Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Pasca terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim satgas KPK di Batu, Jawa Timur pada Sabtu (16/9), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Walikota Batu Eddy Rumpoko sebagai tersangka.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu diduga menerima fee dari proyek belanja modal dan pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017.
Usai diperiksa penyidik KPK, Eddy membantah dirinya menerima uang suap Rp 500 juta dalam proyek pengadaan meubelair senilai Rp 5,26 miliar tersebut.
Dia juga membantah, bahwa uang yang diduga suap tersebut untuk melunasi pembelian mobil Alphard miliknya. Menurut Eddy, mobil tersebut merupakan milik PT. DPUL.
"Alphardnya sudah lunas. Itu kepunyaan perusahaan DPUL. Saya enggak tahu. Duitnya dari mana saya enggak tahu," ujar Wali Kota Batu dua periode itu di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/9).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, bahwa Eddy diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta atau 10 persen dari total proyek yang dimenangkan PT Dailbana Prima sebesar Rp 5,26 miliar.
Menurut Laode, uang Rp 200 juta yang diamankan dari tangan Eddy telah dipotong Rp 300 juta oleh pengusaha Filipus Djap. Pemotongan dilakukan untuk melunasi cicilan mobil Walikota Batu dua periode tersebut.
"Rp 300 juta dipotong FHL (Filipus) untuk melunasi pembayaran mobil Alphard milik Walikota," ungkap Laode.
Diketahui, KPK resmi menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka penerima suap dari Filipus terkait pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017
Politisi PDIP itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari total proyek senilai Rp 5.26 miliar yang dikerjakan PT Dailbana Prima.
Atas perbuatannya, Eddy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Pon)
Baca juga berita terkait penangkapan Walikota Batu di: Usai Diperiksa KPK, Wali Kota Batu Akui Kenal Dekat Pengusaha Filipus Djap
