Andika Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik langkah Polri yang terkesan lambat dalam mengusut dugaan pidana penyelundupan motor mewah dan korupsi dari eks Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara.
Presidium IPW Neta S Pane menilai seharusnya tak sulit bagi Polri untuk mengungkap perkara yang diduga sudah merugikan negara hingga miliaran rupiah itu.
Baca Juga
Pengamat Duga Eks Anak Buah Jokowi Biarkan Ari Askhara Selundupkan Harley
"Anehnya, hingga kini jajaran Polri belum bergerak mengusutnya. Sementara, pihak bea cukai juga belum mengungkap secara transparan, barang mewah apa saja yang diselundupkan rombongan Ari Askhara," kata Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (9/12).
Neta melanjutkan, akibat tidak transparannya penanganan kasus ini IPW menduga ada pihak pihak tertentu yang berusaha melindungi rombongan Ari Askhara agar tidak terjerat kasus hukum dan cuma dikenakan denda kepabeanan.
"Padahal kasus Ari Askhara tidak cukup hanya ditangani Bea Cukai. Dugaan KKN, penyalahgunaan jabatan, persekongkolan jahat memanfaatkan fasilitas negara untuk memperkaya diri dan kelompok, pelanggaran UU Penerbangan dll harus dikenakan kepada rombongan Ari Akshara," ungkap Neta yang juga wartawan senior ini.
Neta menilai ulah konyol mantan Dirut Pelindo III sebagai pejabat negara, Ari Askhara dan rombongannya harus dikenakan pasal berlapis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum
Ia melihat, apa yang dilakukan pria asal Bali itu adalah tragedi menjelang Hari Anti Korupsi se-Dunia di mana seorang pimpinan bersama sama bawahannya melakukan persekongkolan dan permufakatan jahat dalam menyalahgunakan wewenangnya, untuk memanfaatkan fasilitas negara demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Neta meminta Polri jangan berdiam diri melihat kasus ini. Polri, lanjut Neta, perlu menggali dan mengembangkan modus lebih jauh dari peristiwa tindak pidana yang dilakukan rombongan Ari Askhara, termasuk unsur tindak pidana korupsi
Baca Juga
Pengamat Duga Penyelundupan Harley Oleh Ari Askhara Lebih dari Sekali
"Sebab apa yang dilakukan rombongan Ari Askhara itu nyata-nyata terpenuhi unsur pidananya, terutama tindakan persekongkolan jahat, perbuatan menyalahgunakan wewenang, tindakan melawan hukum menyembunyikan (menutupi) barang barang mewah yang diimpor, menghindari pajak guna memperoleh keuntungan secara pribadi dan kelompoknya," tutup Neta. (Knu)
