Direktur Energy Wacth: Setya Novanto Pengkhianat Negara Harus Mundur dan Diadili

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 18 November 2015
Direktur Energy Wacth: Setya Novanto Pengkhianat Negara Harus Mundur dan Diadili

Direktur Energy Watch Ferdinand Hutahahean sebut Ketua DPR Setya Novanto sebagai pengkhianat negara (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Apa yang dilakukan oleh Setia Novanto dan MRC dalam negosiasi ilegal kontrak Freeport yang kemudian meminta saham 20% kepada Freeport sebagai kompensasi untuk memuluskan perpanjangan operasi Freeport di Papua adalah bentuk penghianatan terhadap bangsa dan negara.

"Mengapa ini masuk kategori penghianatan? Jawabannya adalah karena saham yang diminta Setya Novanto itu adalah seharusnya milik negara dalam bentuk divestasi saham. Artinya, SN sedang berupaya merampok atau mengambil hak negara secara ilegal. Saham itu mestinya diberikan kepada negara, negara artinya rakyat. Yang seharusnya menjadi milik negara dan rakyat berusaha dirampas oleh SN, berupaya menipu dan menelikung hak negara dan rakyat. Dengan dalil ini tentu cukup menempatkan SN sebagai penghianat," ujar direktur Energy Watch Indonesia EWI Ferdinand Hutahahean kepada merahputih.com Rabu, (18/11) di Jakarta.

Dengan demikian, Ferdinand melanjutkan, Presiden harus segera perintahkan penegak hukum untuk segera menangkap SN dan mengadilinya sebagai penghianat bangsa.

"Presiden jangan berdiam diri dengan skandal ini karena ini masuk skandal besar yang justru bisa digiring ke Sidang Istimewa MPR untuk mengempeach Jokowi. Ingat peristiwa Gusdur yang cuma skandal kecil akhirnya membawa Gusdur yang tidak terlibat kepada Sidang Istimewa dan memberhentikan Gusdur sebagai presiden. Jokowi jika diam, akan menimbulkan persepsi liar dipublik, maka untuk menjernihkan masalah ini, Jokowi harus ambil tindakan tegas dan terukur supaya tdk ada lagi penghianat seperti SN," pungkas Ferdinand Hutahahean.(aka)

Baca Juga:

  1. Direktur Energy Watch: Semoga MKD Tidak Masuk Angin
  2. Gaduh dan Hebohnya Ketua DPR Setya Novanto
  3. MKD: Tidak Ada Aturannya Setya Novanto Harus Mundur
  4. TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu
  5. Ribuan Orang Tanda Tangani Petisi Pemecatan Setya Novanto
#PT. Freeport #Ferdinand Hutahahean #Direktur Energy Watch #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PT Freeport Indonesia Gelontorkan Rp 187 Triliun Dari Dividen dan PNBP ke Pemerintah
Kontribusi tersebut didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS, sementara PNBP mencapai 2,08 miliar dolar AS.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 April 2026
PT Freeport Indonesia Gelontorkan Rp 187 Triliun Dari Dividen dan PNBP ke Pemerintah
Indonesia
Freeport Targetkan Operasional 100 Persen di 2026 Setelah Insiden Luncuran Material Basah di Tambang Bawah Tanah
Freeport Indonesia menargetkan operasional dapat kembali mendekati 100 persen pada akhir tahun 2026 dan mencapai kapasitas penuh produksinya pada awal kuartal tahun 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
Freeport Targetkan Operasional 100 Persen di 2026 Setelah Insiden Luncuran Material Basah di Tambang Bawah Tanah
Indonesia
HUT Ke-59, Freeport Indonesia Kenang Pegawai Meninggal Akibat Insiden Luncuran Material dan Penembakan
PT Freeport Indonesia, menjadikan peringatan HUT ini, dengan penuh refleksi dan penghormatan, mengenang karyawan yang gugur dalam insiden yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
HUT Ke-59, Freeport Indonesia Kenang Pegawai Meninggal Akibat Insiden Luncuran Material dan Penembakan
Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Pemerintah Targetkan Saham RI di PT Freeport Naik Jadi 63 Persen hingga 2041
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, saham Indonesia di PT Freeport naik menjadi 63 persen pada 2041.
Soffi Amira - Sabtu, 21 Februari 2026
Pemerintah Targetkan Saham RI di PT Freeport Naik Jadi 63 Persen hingga 2041
Indonesia
Freeport Tambah Investasi, Amankan Izin Sampai 20 Tahun Lagi
Indonesia juga sepakat berkomitmen melakukan pembelian komoditas energi AS senilai sekitar USD 15 miliar
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Februari 2026
Freeport Tambah Investasi, Amankan Izin Sampai 20 Tahun Lagi
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar
Manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar
Indonesia
3 Pekan Freeport Setop Produksi, 5 Pekerja Masih Terjebak Longsor
Hingga kini 5 dari 7 pekerja tambang Freeport yang terjebak longsor masih belum berhasil dievakuasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
3 Pekan Freeport Setop Produksi, 5 Pekerja Masih Terjebak Longsor
Bagikan