Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wanita yang akrab disapa Nunik itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta John Alfred selaku Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016.
Baca Juga:
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu keluar dari lobi Gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 17.59 WIB. Nunik memilih bungkam seusai digarap penyidik selama kurang lebih 8 jam. Sebagai wakil gubernur Nunik diperiksa tanpa pengawalan ajudan. Ia berkukuh tak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan awak media.
Mengenakan pakaian berwarna krem dengan kerudung dan celana abu-abu, Nunik terus berjalan keluar Gedung KPK. Awak media yang penasaran terus mengikuti Nunik. Ia malah menambah laju jalannya semakin cepat.
Ternyata sebuah mobil sedan Toyota Camry berpelat nomor B 888 MAE sudah menunggu Nunik di Royal Kuningan Hotel. Seseorang wanita berkerudung keluar dari pintu depan, membukakan pintu untuk Nunik. Begitu pintu mobil terbuka, Nunik langsung masuk. Sorot kamera awak jurnalis tetap saja menuju Nunik. Sampai pintu mobil ditutup, Nunik tetap tutup mulut. Mobil pun meninggalkan Jalan Kuningan Persada.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik mendalamai pengetahuan Nunik soal aliran dana suap Hong Arta. "Didalami pengetahuannya tentang aliran dana terkait proyek di Kementerian PUPR dalam perkara ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.
Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.
Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.
Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.
Baca Juga:
Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.(Pon)
Baca Juga:
KPK Cecar Wagub Nunik Soal Mahar Politik Pencalonan Mustafa di Pilgub Lampung
