Dinilai Acuh, Ombudsman Didesak Tegur Mendagri terkait Pj Gubernur

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 09 Februari 2018
Dinilai Acuh, Ombudsman Didesak Tegur Mendagri terkait Pj Gubernur

Sekretaris Umum Laskar Said Bakhri seusai melaporkan Mendagri Tjahjo Kumolo ke Ombudsman, Jakarta, Jumat (9/2). (MP'Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) DPP Partai Gerindra melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Ombudsman terkait penunjukan Plt Gubernur dari kalangan Pati Polri aktif.

Sekretaris Umum Laskar Said Bakhri mengatakan, laporan ini terkait dugaan adanya maladministrasi berupa perbuatan Mendagri yang telah mengajukan usulan kepada presiden untuk mengangkat dua perwira aktif Polri sebagai pelaksana tugas Gubernur di Jabar dan Sumut.

Terkait laporan itu, Tim Laskar mendesak Ombudsman menegur keras Mendagri Tjahjo Kumolo yang dinilai acuh terhadap teguran Ombudsman sebelumnya.

"Kami dapat informasi bahwa Mendagri sudah pernah ditegur oleh Ombudsman terkait usulan Plt Gubernur tersebut," kata Said usai mencatatkan laporan di Ombudsman, Jakarta, Jumat (9/2).

Di kesempatan ini, selain melapor Tim Advokasi Laskar juga bermaksud mendesak Ombudsman untuk menegur keras Mendagri.

"Kami berharap agar laporan ini bisa memperkuat sikap ombudsman untuk bisa lebih tegas lagi menegur Mendagri. Sebab Ombudsman punya fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara termasuk Mendagri," pungkasnya. (Fdi)

Baca juga berita lainnya terkait berita penunjukkan Pj Gubernur di: Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman, Ada Apa?

#Partai Gerindra #Mendagri #Ombudsman
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Indonesia
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Pengawasan eksternal sangat penting karena praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Menyindir apakah Komisi II pura-pura tidak mengetahui rekam jejak Hery Susanto. 

Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Indonesia
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai proses seleksi perlu diperbaiki secara menyeluruh agar tidak mengabaikan aspek integritas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 April 2026
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Bagikan