Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dinilai Acuh, Ombudsman Didesak Tegur Mendagri terkait Pj Gubernur

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 09 Februari 2018
Dinilai Acuh, Ombudsman Didesak Tegur Mendagri terkait Pj Gubernur

Sekretaris Umum Laskar Said Bakhri seusai melaporkan Mendagri Tjahjo Kumolo ke Ombudsman, Jakarta, Jumat (9/2). (MP'Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) DPP Partai Gerindra melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Ombudsman terkait penunjukan Plt Gubernur dari kalangan Pati Polri aktif.

Sekretaris Umum Laskar Said Bakhri mengatakan, laporan ini terkait dugaan adanya maladministrasi berupa perbuatan Mendagri yang telah mengajukan usulan kepada presiden untuk mengangkat dua perwira aktif Polri sebagai pelaksana tugas Gubernur di Jabar dan Sumut.

Terkait laporan itu, Tim Laskar mendesak Ombudsman menegur keras Mendagri Tjahjo Kumolo yang dinilai acuh terhadap teguran Ombudsman sebelumnya.

"Kami dapat informasi bahwa Mendagri sudah pernah ditegur oleh Ombudsman terkait usulan Plt Gubernur tersebut," kata Said usai mencatatkan laporan di Ombudsman, Jakarta, Jumat (9/2).

Di kesempatan ini, selain melapor Tim Advokasi Laskar juga bermaksud mendesak Ombudsman untuk menegur keras Mendagri.

"Kami berharap agar laporan ini bisa memperkuat sikap ombudsman untuk bisa lebih tegas lagi menegur Mendagri. Sebab Ombudsman punya fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara termasuk Mendagri," pungkasnya. (Fdi)

Baca juga berita lainnya terkait berita penunjukkan Pj Gubernur di: Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman, Ada Apa?

#Partai Gerindra #Mendagri #Ombudsman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Tak hanya “John Lennon”, terdakwa Hery juga menggunakan nama samaran lain seperti Hery HMI, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas, Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, serta Tolkeyem MM.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Indonesia
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) periode 2026, Hery Susanto, resmi didakwa menerima suap senilai Rp 4,85 miliar berupa uang tunai dan sebuah rumah mewah.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Indonesia
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Indonesia
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Ombudsman RI telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Indonesia
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Pengawasan eksternal sangat penting karena praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan