Dilantik Jelang Pemerintahan Jokowi Habis, Mensos Baru Gus Ipul Sulit Bekerja Maksimal

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet di penghujung masa jabatannya yang tersisa hampir sebulan. Jabatan Menteri Sosial yang sebelumnya diemban Tri Rismaharini kini diisi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, mengganti menteri di tengah masa kerja yang singkat merupakan langkah yang tidak efisien.

“Menteri baru yang diangkat dalam waktu sesingkat itu tidak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau perubahan signifikan,” jelas Achmad di Jakarta, Rabu (11/9).

Achmad berujar, waktu yang diperlukan Gus Ipul untuk beradaptasi dengan posisi baru dan memahami dinamika kementerian sangat terbatas. Sehingga sangat sulit bagi Gus Ipul untuk memberikan kontribusi yang berarti.

Baca juga:

Menko PMK Pimpin Prosesi Sertijab Mensos Gus Ipul Gantikan Tri Rismaharini

“Akibatnya, kinerja menteri baru (Gus Ipul) hampir tidak akan berdampak. Seolah, menjadikan pergantian ini sekadar formalitas politik tanpa manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Achmad.

Dia juga menilai, reshuffle ini juga menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik.

“Seolah-olah Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan, yang dapat memunculkan spekulasi bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi kepadanya,” kata pengamat dari UPN Veteran ini.

Achmad melihat, pergantian ini semata sebagai kepentingan pribadi atau politik, bukan kepentingan negara yang lebih luas. Hal ini disebut Achmad sangat berisiko bagi akuntabilitas pemerintahan, terutama di akhir masa jabatan.

“Kepentingan negara seharusnya menjadi prioritas utama, dan dalam hal ini, langkah yang diambil justru memperlihatkan sebaliknya,” jelas Achmad.

Baca juga:

Hanya Sebulan Menjabat Mensos, ini yang Bakal Dilakukan Gus Ipul

Achmad menuturukan, lebih bijaksana jika Jokowi menunjuk seorang Pelaksana Tugas (PLT) dari dalam kementerian itu sendiri, di bawah koordinasi kementerian terkait, daripada melakukan reshuffle.

“Karena PLT yang ditunjuk biasanya sudah memahami seluk-beluk kementerian dan tidak perlu melewati proses penyesuaian yang panjang,” imbuh Achmad.

Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih optimal di sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

“Selain itu, langkah ini juga bisa menghemat anggaran negara yang semestinya tidak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan penyesuaian birokrasi lainnya,” pungkas Achmad. (Knu)