Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakapolri Komjen Gatot Edy Pranomo bakal mengerahkan anggota Sabhara dan Brimob untuk membantu Gubernur, Camat dan Kepala Desa serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menegakan protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah guna memutus mata rantai COVID-19.
Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan aturan Pemerintah seperti berkerumun dan juga tidak gunakan masker di luar rumah.
"Dan selalu saya ingatkan, bahwa dalam bertindak kita selalu humanis. Namun ada beberapa langkah, peringatan sekali dua kali dan ketiga," tegas Gatot di Polda Metro Jaya, Rabu (12/8).
Baca Juga:
Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara
Kemudian, nantinya apabila ada warga yang meninggal positif COVID-19 dan jenazahnya dipaksakan oleh keluarga untuk dibawa pulang, maka pihaknya akan menjadi garda terdepan. Hal ini agar tidak ada anggota keluarga pasien meninggal positif COVID-19 yang terpapar virus tersebut.
"Karena virus corona tidak mengenal siapapun. Kalau orang mengambil jenazah diakan berdekatan bisa terpapar, dan kita ada pasal hukum untuk penegakan hukum," jelas dia.
Gatot mengatakan, penegakan hukum menjadi langkah terakhir setelah langkah humanis sudah dilakukan terhadap pelaku penyebar hoaks.
"Kita tetap kedepankan langkah humanis. Penegakan hukum itu adalah langkah terakhir. Saya perintahkan di mana ada pendisiplinan, di situ ada anggota polisi yang bekerja sama dengan TNI dan Satpol PP," katanya.
Ia menambahkan, upaya Polri yang serius diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Baca Juga:
Protokol Kesehatan Dilanggar, Mahfud MD Bakal Kumpulkan Kepala Daerah
Sehingga, tidak ada lagi muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Terlebih pada lingkungan internal Polri.
"Jangan ada lagi klaster terjadi di internal Polri. Dan sosialisasikan ke teman kita. Klaster pasar, klaster keramaian kita minimalkan. Tentunya ini bekerja sama, tidak bisa sendirian," ucap Gatot. (Knu)
