Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juni 2021
Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Layanan ATM. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Digitalisasi dipercaya jadi salah satu “kendaraan” untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi baru Indonesia yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan bekerjasama dengan swasta dalam membantu seluruh pihak (usaha mikro kecil) untuk on boardng dan melakukan servisifikasi

"Upaya tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. Diharapkan dengan melakukan on boarding dan servisifikasi, Indonesia dapat keluar dari middle income trap (stagnanya pendapatan menengah) lebih cepat, yaitu pada 2037,” katanya di Jakarta, Rabu (23/6).

Baca Juga:

Ini Rincian Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Ia menambahkan, mendukung upaya adopsi teknologi digital, pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G, membangun pusat data nasional di beberapa wilayah, dan merencanakan spectrum refarming secara bertahap dan piloting implementasi terbatas 5G.

"Kolaborasi serta sinergi dari seluruh stakeholders sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung ekosistem tersebut,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi “kendaraan” menuju ekonomi baru. Indonesia perlu melakukan reformasi struktural untuk keluar dari middle-income trap yang dapat diwujudkan melalui penerapan UU Cipta Kerja dan fokus dalam pembangunan SDM.

"Pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM sebagai kunci pemulihan ekonomi dari pandemi dan untuk memajukan Indonesia di era transformasi digital," kata Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dan berpotensi tumbuh hingga mencapai delapan kali lipat di tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi digitalnya diyakini akan tumbuh delapan kali lipat dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun.

E-commerce dipercaya akan memerankan peran yang sangat besar, yaitu 34 persen atau setara dengan Rp1.900 triliun. Kemudian diikuti oleh beberapa hal yang sangat penting, yaitu B2B (business-to-business) dengan besaran 13 persen atau setara dengan Rp763 triliun, health-tech akan berfungsi menjadi Rp471,6 triliun atau 8 persen dari pertumbuhan/

Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, akan tumbuh dari Rp15.400 triliun menjadi Rp24.000 triliun pada tahun 2030.

"Indonesia akan mempunyai GDP besar lebih dari 55 persen daripada GDP digital ASEAN, jumlahnya kira-kira Rp323 triliun dan akan tumbuh menjadi Rp417 triliun pada tahun 2030," ujar Lutfi. (Asp)

#Ekonomi #Ekonomi Digital #Ekonomi Indonesia #Kelas Menengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Prabowo menyebut investasi Indonesia mencapai Rp 1.010 triliun hingga Juni 2026 dan berkontribusi membuka sekitar 1,4 juta lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Indonesia
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia pada 2050. Ia menyoroti inflasi 2,92 persen dan investasi Rp 1.010 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Bagikan