Diduga Tidak Transparan, Beberapa Elemen Minta BPDP Diaudit

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Sabtu, 26 November 2016
Diduga Tidak Transparan, Beberapa Elemen Minta BPDP Diaudit

Ilustrasi Kelapa Sawit (Foto: Instagram @melaayu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pengunaan dana hasil pungutan eksport yang dilakukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) diduga dikelola tidak transparan oleh BPDP. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono.

Menurutnya, dana hasil pungutan eksport sawit untuk subsidi biodesel hanya boleh digunakan di hulu saat biodiesel di produksi bukan untuk subsidi di hilir atau pengunaan bahan bakar biodiesel .

"Karena dana hasil pungutan tersebut awalnya digunakan untuk mensubsidi produksi biodiesel bagi perusahaan yang memproduksi biodiesel," kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/11).

Sementara itu, aktivis Petisi 28 Haris Rusly menyampaikan, penyelewengan rawan terjadi dalam penyaluran dana BPDP ke produsen biodiesel, sebab sampai hari ini tidak ada hasil audit penyaluran dana BPDP yang disalurkan ke produsen biodiesel.

"Jika dilihat ini adalah indikasi adanya penyelewengan dana hasil pungutan eksport CPO yang digunakan untuk subsidi produsen biodiesel ," kata Haris.

Haris menyebutkan misi utama terkait dana BPDP seharusnya lebih ditekan sebagai pinjaman kepada petani sawit untuk melakukan replanting kebun sawit dengan bunga ringan.

"Setelah itu dana BPDP akan masuk ke dana koperasi. Nanti dalam akad sudah dapat jadwal pencairan dana tergantung tahap peremajaannya. Dananya akan mengalir ke petani sesuai jadwal dan yang mengatur adalah bank,”tegasnya.

Atas alasan tersebut Haris mendesak KPK dan BPK untuk melakukan Audit Investigasi dari pengunaan dana hasil pungutan eksport CPO yang dihimpun oleh BPDP karena tidak pernah transparan dan hingga kini petani sawit belum bisa merasakan hasil dana tersebut.

"Ada kejanggalan dari porsi penggunaan dana pungutan yang justru lebih besar untuk subsidi biodiesel," ungkapnya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Kadin: Monopoli BUMN Bikin Swasta Was-Was
  2. Kadin Perkuat Sinergi BUMN dan Swasta
  3. Porseni BUMN akan Diikuti 118 Kontingen
  4. Cara BUMN Siasati Tingginya Biaya Logistik di Indonesia
  5. Rini Soemarno Puji Budi Karya di Forum BUMN 2016
#BUMN #BPDP Sawit
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
Biodiesel 50 Bakal Tekan Harga Sawit Petani, SPKS Desak Pemerintah Hati-Hati
Dengan diberlakukan B50, pemerintah hampir pasti akan menaikkan Pungutan Ekspor (PE) yang saat ini masih berada di angka 10 persen untuk mendanai subsidi program biodiesel B40.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Biodiesel 50 Bakal Tekan Harga Sawit Petani, SPKS Desak Pemerintah Hati-Hati
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Bagikan