Diduga Tidak Transparan, Beberapa Elemen Minta BPDP Diaudit

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Sabtu, 26 November 2016
Diduga Tidak Transparan, Beberapa Elemen Minta BPDP Diaudit

Ilustrasi Kelapa Sawit (Foto: Instagram @melaayu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pengunaan dana hasil pungutan eksport yang dilakukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) diduga dikelola tidak transparan oleh BPDP. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono.

Menurutnya, dana hasil pungutan eksport sawit untuk subsidi biodesel hanya boleh digunakan di hulu saat biodiesel di produksi bukan untuk subsidi di hilir atau pengunaan bahan bakar biodiesel .

"Karena dana hasil pungutan tersebut awalnya digunakan untuk mensubsidi produksi biodiesel bagi perusahaan yang memproduksi biodiesel," kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/11).

Sementara itu, aktivis Petisi 28 Haris Rusly menyampaikan, penyelewengan rawan terjadi dalam penyaluran dana BPDP ke produsen biodiesel, sebab sampai hari ini tidak ada hasil audit penyaluran dana BPDP yang disalurkan ke produsen biodiesel.

"Jika dilihat ini adalah indikasi adanya penyelewengan dana hasil pungutan eksport CPO yang digunakan untuk subsidi produsen biodiesel ," kata Haris.

Haris menyebutkan misi utama terkait dana BPDP seharusnya lebih ditekan sebagai pinjaman kepada petani sawit untuk melakukan replanting kebun sawit dengan bunga ringan.

"Setelah itu dana BPDP akan masuk ke dana koperasi. Nanti dalam akad sudah dapat jadwal pencairan dana tergantung tahap peremajaannya. Dananya akan mengalir ke petani sesuai jadwal dan yang mengatur adalah bank,”tegasnya.

Atas alasan tersebut Haris mendesak KPK dan BPK untuk melakukan Audit Investigasi dari pengunaan dana hasil pungutan eksport CPO yang dihimpun oleh BPDP karena tidak pernah transparan dan hingga kini petani sawit belum bisa merasakan hasil dana tersebut.

"Ada kejanggalan dari porsi penggunaan dana pungutan yang justru lebih besar untuk subsidi biodiesel," ungkapnya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Kadin: Monopoli BUMN Bikin Swasta Was-Was
  2. Kadin Perkuat Sinergi BUMN dan Swasta
  3. Porseni BUMN akan Diikuti 118 Kontingen
  4. Cara BUMN Siasati Tingginya Biaya Logistik di Indonesia
  5. Rini Soemarno Puji Budi Karya di Forum BUMN 2016
#BUMN #BPDP Sawit
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Hingga 31 Oktober 2025, peningkatan kinerja operasional Pertamina terukur jelas dengan tren positif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Indonesia
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Penyelamatan Garuda, dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Indonesia
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
residen Prabowo Subianto juga telah mengumumkan rencana memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 200 perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
Indonesia
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Suntikan dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Indonesia
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini sedang membuat peraturan menteri perdagangan (Permendag) mengenai distribusi Minyakita
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Bagikan