Dicokok KPK, Bupati Cirebon Terakhir Lapor 2015 Hartanya Sudah Rp17,6 Miliar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 25 Oktober 2018
Dicokok KPK, Bupati Cirebon Terakhir Lapor 2015 Hartanya Sudah Rp17,6 Miliar

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (tengah) (Foto: pemkabcirebon.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (24/10) kemarin. Dalam operasi senyap kali ini, tim penindakan KPK menangkap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra.

Berdasarkan data dari acch.kpk.go.id yang dilihat MerahPutih.com pada Kamis (25/10), Sunjaya tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 24 Juli 2015.

KPK

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu, Sunjaya memiliki harta kekayaan mencapai Rp 17,6 miliar. Adapun harta yang dimiliki Politisi PDIP itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Sunjaya tercatat memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai lebih dari Rp 12 miliar. Dia memiliki 70 bidang tanah yang tersebar di daerah Bekasi, Kabupaten Cirebon, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bogor.

Sedangkan harta bergerak yang dilaporkan Sunjaya yakni berupa kendaraan roda empat antara lain, mobil Toyota Carolla, Toyota Avanza, dan Toyota Kijang. Nilai tiga mobil tersebut adalah Rp 500 juta.

Selain itu, dia memiliki simpanan berupa logam mulia dan batu mulia yang nilainya mencapai Rp 450 juta. Bupati Sunjaya juga memiliki harta berupa giro dan setara kas lainnya berjumlah Rp 4,6 miliar.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (Foto: pemkabcirebon.go.id)

Dari Rp 17,6 miliar harta yang dimiliki Sunjaya, sebanyak Rp 4,5 miliar uang itu berasal dari warisan, sedangkan Rp 153 juta berasal dari hasil sendiri.

Sunjaya ditangkap tim penindakan KPK bersama enam orang lainnya. Penangkapan tersebut diduga terkait suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Ada unsur kepala daerah yang ikut diamankan. Tunggu konferensi pers besok. Uang belum (dihitung), tapi miliaran," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (24/10) malam.

Lembaga antirasuah kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dari operasi tangkap tangan di Cirebon. (Pon)

#Sunjaya Purwadi Sastra #Ott Kpk #Bupati Cirebon #Korupsi Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
saat ini pelaku korupsi menggunakan pola layering (pelapisan) guna menyamarkan aliran dana dan tidak lagi secara fisik menyerahkan uang hasil rasuah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Ketua KPK mengungkap lembaganya melakukan 11 OTT dan menangani 48 perkara penyuapan atau gratifikasi sepanjang tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Indonesia
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Maidi. Penyidik menyita uang tunai hingga dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
 KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Indonesia
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Wali Kota Madiun Maidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang berlangsung Senin (19/1) lalu.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Indonesia
KPK Buka-bukaan Kesulitan Bongkar Kasus Bupati Pati Sudewo, Gara-Gara Ini!
Penyidik KPK harus bekerja ekstra karena para pihak yang diamankan sempat tidak mengakui keterlibatan dan berusaha menghilangkan barang bukti.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
KPK Buka-bukaan Kesulitan Bongkar Kasus Bupati Pati Sudewo, Gara-Gara Ini!
Indonesia
KPK Terpaksa Periksa Bupati Pati Sudewo di Kudus Demi Keamanan
Kudus dipilih sebagai lokasi pemeriksaan Bupati Pati Sudewo dengan mempertimbangkan keselamatan semua pihak.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
KPK Terpaksa Periksa Bupati Pati Sudewo di Kudus Demi Keamanan
Indonesia
Dua Kader Ditangkap KPK, Ini Respon Gerindra
Sudaryono mengimbau semua pihak agar bersikap bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
 Dua Kader Ditangkap KPK, Ini Respon Gerindra
Indonesia
KPK OTT 2 Kelapa Daerah, DPR: Penyakit Lama
eterlibatan kepala daerah dalam kasus suap pengisian jabatan di Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan integritas yang serius.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
KPK OTT 2 Kelapa Daerah, DPR: Penyakit Lama
Indonesia
Ini 9 Orang Yang Dibawa ke Jakarta dari OTT Walkot Madiun, Sisanya Diperiksa di Polres
Sembilan terperiksa itu dibawa usai tim penyidik KPK memeriksa total 15 orang di Mapolres Madiun, Jawa Timur, selama lebih dari delapan jam.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Ini 9 Orang Yang Dibawa ke Jakarta dari OTT Walkot Madiun, Sisanya Diperiksa di Polres
Bagikan