Andika Pratama
MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) enggan melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke polisi.
Hal itu disampaikan menjawab permintaan penyidik senior nonaktif KPK Novel Baswedan yang meminta Dewas melaporkan Lili ke penegak hukum.
Baca Juga
Novel Baswedan Minta Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum
"Kalau itu bukan delik aduan enggak usah Dewas harus melapor-melapor," kata anggota Dewas KPK Harjono saat dikonfirmasi, Jumat (3/8).
Harjono meminta Novel Baswedan melapor sendiri ke penegak hukum jika menilai pelanggaran etik Lili masuk ke ranah pidana.
"Dewas tidak ada ketentuan untuk melakukan pelaporan," ujarnya.
Sebelumnya Novel Baswedan meminta Dewas KPK melaporkan Lili Pintauli ke penegak hukum. Menurut Novel Dewas bisa mengunakan putusan sidang etik untuk melaporkan Wakil Ketua KPK tersebut ke ranah pidana.
"Laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewan Pengawas yang menyatakan bahwa LPS (Lili Pintauli Siregar) terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK," kata Novel dalam keterangannya, Kamis (2/8).
Novel menegaskan tindakan Lili menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020. Dewas juga membeberkan banyak temuan dan bukti tentang pelanggaran Lili dalam pasal itu saat pembacaan putusan etik.
"Secara tidak langsung Dewan Pengawas menyatakan bahwa seluruh tindakan LPS yang dibuktikan secara sah tersebut, juga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang 20 Tahun 2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," ujarnya.
Atas dasar itulah Novel meminta Dewas melaporkan Lili ke penegak hukum. Pegawai KPK yang telah dibebastugaskan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ini meminta Dewas KPK bertindak tegas kepada Lili Pintauli.
"Bahwa sudah menjadi prinsip mendasar bagi lembaga pengawas termasuk BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, lembaga pengawas wajib melaporkannya ke pihak yang berewenang (penegak hukum)," tegas Novel. (Pon)
Baca Juga
Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum
