Densus 88 Pantau Pergerakan Terorisme Jelang Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 01 Agustus 2023
Densus 88 Pantau Pergerakan Terorisme Jelang Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/2/2023). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com-Densus 88 memiliki tugas khusus jelang Pemilu 2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian telah menyiapkan sejumlah pendekatan dalam penanganan aksi terorisme pada tahun politik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Densus 88 Beberkan Sebab Terjadinya Insiden Penembakan yang Tewaskan Anggotanya

"Khususnya di tahun pemilu, terhadap perkembangan teroris tentunya Polri dalam hal ini Densus 88 Antiteror terus melakukan kegiatan mulai yang sifatnya soft approach," ungkap Kapolri Sigit yang dikutip di Jakarta, Selasa (1/8).

Menurut Sigit, Polri fokus pada tindakan pencegahan.

"Sampai dengan yang saat ini, kami ubah menjadi langkah-langkah yang sifatnya pencegahan dan mengamankan atau biasa disebut dengan preventive strike," sambungnya.

Menurut Sigit, Densus 88 terus memantau pergerakan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan teroris.

"Menghadapi tahun pemilu, strategi tersebut terus kami lanjutkan karena kami juga memahami bahwa ada potensi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok teroris untuk menumpang," terangnya.

Baca Juga:

Densus 88 Tangani Kasus Polisi Tembak Polisi di Bogor

Dia menyebut dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan perbedaan pandangan atau isu SARA untuk memecah belah masyarakat.

"Kemudian dengan potensi-potensi yang mereka bisa ikut, khususnya pada saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik, apalagi kemudian itu menggunakan isu-isu SARA, tentunya kami mengantisipasi," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Kapolri, pendekatan humanis juga dilakukan terhadap mantan-mantan narapidana kasus terorisme (napiter). Dalam hal ini, Polri juga meningkatkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama (Kemenag) hingga tokoh-tokoh agama.

Kapolri juga menyebut pendekatan selanjutnya adalah dengan tindakan tegas apabila ada pihak-pihak yang berpotensi membahayakan dan mengganggu jalannya pemilu. Kapolri menekankan Polri, dibantu TNI, terus mewaspadai ancaman terorisme jelang pemilu.

"Tentunya terhadap yang potensial dan mengarah pada aksi-aksi yang tentunya akan berdampak membahayakan, mengganggu jalannya proses pemilu, ya kita melakukan penangkapan," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Minta Bantuan Densus 88 Selidiki Identitas Pelaku Penembakan Kantor MUI

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #TNI #Polri #Densus 88 #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Bagikan