Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Denny, Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan.
"Kita harus berfikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok," kata Denny dalam keterangannya, Senin (26/6).
Misalnya, kata Denny, mengatakan putera Jokowi, Kaesang Pangarep tidak membangun dinasti politik karena beda kartu keluarga dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca Juga:
Rumor Anies Tersangka, Denny Indrayana Diminta Tak Buat Gaduh
"Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan, karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep,” bebernya.
Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lantas membeberkan tiga alasan Jokowi harus dimakzulkan lantaran telah melakukan sejumlah pelanggaran.
Pertama, kata Denny, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh. Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidilah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres.
Yakni laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar rupiah.
Menurut Denny, modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran Rakabuming dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi.
“Saya berpendapat, inilah modus trading in influence, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai presiden. Logika sederhananya, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal,” jelas dia.
Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Dia mengungkap, kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada empat kasus korupsi yang menjerat seorang elite politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden.
“Sampai saat ini sang elite tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi. Itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum (obstruction of justice),” ujarnya.
Baca Juga:
Denny Indrayana Sebut Anies Baswedan Akan Segera Jadi Tersangka
Ketiga, Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik pengkhianatan terhadap negara. Ia menyebutnya Moeldokogate.
“Logika sederhana, Moeldokogate bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan,” ujarnya.
Moeldokogate, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko adalah pelanggaran HAM. Menurut Denny, pembiaran atau by omission oleh Presiden Jokowi menunjukkan keterlibatan.
“Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara,” katanya.
Dengan tiga delik pelanggaran impeachment yang kasat mata itu, menurut Denny, DPR RI bukan tidak mampu (unable) untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau (unwilling). (Pon)
Baca Juga:
