Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

Demokrat Tak Terima SBY Dituduh Lakukan Propaganda Lawan Umat Islam

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 April 2019
 Demokrat Tak Terima SBY Dituduh Lakukan Propaganda Lawan Umat Islam

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menampik tudingan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra kepada Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran melakukan propaganda melawan umat Islam.

Menurut Jansen, bahwa tuduhan itu belum diketahui juga kebenarannya, apalagi Habib Rizieq Shihab (HRS) menyebut bahwa selama ini Imam Besar FPI itu tidak menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai alat komunikasinya selama di Arab Saudi.

Lanjut dia, jangan sampai tuduhan propaganda itu dapat merusak nama baik SBY.

Jansen Sitindaon menyatakan Habib Rizieq tak punya WA selama di Arab Saudi
Politisi Demokrat Jansen Sitindaon bantah chat Yusril Ihza Mahendra dengan Habib Rizieq (MP/Asropih)

"Itukan katanya itu chat nya ngak bener katanya Habib Rizieq Shihab nggak pake WA di Arab, kan gitu. Jadi buktikan aja dulu itu chat bener atau tidak, jangan-jangan hanya untuk merusak nama baik pak SBY," ujar Jansen di Resto Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, kamis (4/4).

Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) ini juga meminta aparat penegak hukum menyelidiki terkait persoalan kasus tersebut. Menurut Jansen, hal itu dilakukan agar opini masyarakat tak menjadi salah memandang sosok SBY.

BACA JUGA: Kunjungan ke Yogyakarta, AHY Bungkus Pisang Goreng dan Jadah Tempe

Sandiaga Uno: Kalau 2019 Listrik Tidak Turun Sungguh Terlalu

KPK Bantarkan Penahanan Eks Ketum PPP Romahurmuziy di RS Polri

Apalagi, kata dia, SBY masuk dalam bagian Wise Person Council bersama mantan Presiden Turki Abdullah Gul di Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang bertugas memberikan pandangan dan nasihat kepada OKI tentang bagaimana mengelola masalah Islam sedunia.

Oleh karena itu, menurut Jansen, sangat mustahil orang tua dari dua politikus muda itu menodai apa yang selama ini diperjuangkan dalam melindungi agama Islam.

"Dari pemerintahan beliau dekat dengan ulama nggak pernah ada kriminalisasi hari ini posisi beliau penasihat OKI. Lahirnya sudah di pesantren ngak mungkin lah pak SBY dituduh itu ngawur itu kalau menuduh pak SBY melakukan propaganda melawan Islam. Itu tidak benar," tutupnya.(Asp)

#Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Yusril Ihza Mahendra #Habib Rizieq
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan