Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 06 Oktober 2020
Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan berbicara soal penolakannya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dalam rapat paripurna, Senin (5/10) kemarin, viral di media sosial.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman buka suara menanggapi hal tersebut. Benny menilai sikap putri Ketua Umum PDIP Megawati Soenarnoputri itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga:

Jadi Perhatian Netizen, Ini Asal Baju Adat yang Dipakai Puan Maharani

"Ini salah satu contoh kekuasaan absolut digunakan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Ekasila sekalipun," kata Benny kepada wartawan, Selasa (6/10).

Ketua DPR Puan Maharani hadir di Istana (ANTARA/Hanni Sofia)
Ketua DPR Puan Maharani saat peringatan kemerdekaan di Istana. (ANTARA/Hanni Sofia)

Sebagaimana diketahui, sidang paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker yang kini telah menjadi undang-undang diwarnai sejumlah peristiwa menarik.

Salah satunya saat Puan Maharani mematikan mikrofon anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan, yang sedang berbicara soal UU ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan hingga menghilangkan hak-hak rakyat kecil.

Baca Juga:

Kukuh Ngotot Bahas Omnibus Law, Puan Maharani Cs Dicap 'Provokasi' Buruh

Belum selesai berbicara, Puan tampak ada perbincangan kecil dengan pimpinan sidang Azis Syamsuddin yang duduk disebelahnya, lalu Puan tampak menekan tombol di dekat mikrofon. Video itu kini menjadi perbincangan dan viral di media sosial. (Pon)

Baca Juga:

Survei Y-Publica: Elektabiltas Prabowo 23,7 Persen, Puan Maharani 1,1 Persen

#Puan Maharani #Partai Demokrat #Benny K Harman
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Menilai pembahasan usul tersebut sangat tidak tepat untuk saat ini karena Indonesia dilanda bencana alam, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara ?
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Bagikan