Soal Hak Angket KPK, Demokrat Sebut Gerindra Sudah Cerdas
Ilustrasi (Antara photo)
MerahPutih - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memuji sikap Partai Gerindra yang berani menyatakan sikap keluar dari Pansus Hak Angket KPK.
Menurutnya langkah tersebut langkah cerdas dan tepat dalam menjaga Marwah DPR. "Alhamdulillah, berarti cerdas. Banyak teman sekarang, banyak yang bergabung dengan kami," kata Agus di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (25/7).
Diakuinya, sejak awal Fraksi Demokrat menolak adanya Pansus KPK. Sebab, Demokrat menilai, hak angket bukan hanya melemahkan KPK tetapi juga mengganggu kinerja penyidik KPK, karena akan dimintai keterangan oleh Pansus.
"Sejak awal kami menolak, pada perkembangannya ada yang keluar dari Pansus ya, tentunya kami bersyukur," imbuhnya.
Sebelumnya Fraksi Gerindra menarik anggota dari Pansus Hak Angket KPK.
Salah satu alasannya adalah pembentukan pansus dinilai tidak sesuai dengan tatib DPR seperti yang diatur dalam UU MD3. Dalam UU tersebut, keanggotan pansus harus berasal dari seluruh fraksi, namun pada perkembangannya masih ada fraksi yang enggan mengirim anggota.
Kemudian, terkait kunjungan Pansus ke Lapas Sukamiskin. Gerindra menilai hal itu merupakan bentuk pelemahan KPK.
Dan alasan terakhir adalah sering diadakan rapat mendadak yang tidak terjadwal. (Fdi)
Baca juga berita terkait berikut ini: Empat Sikap Akademik Terkait Hak Angket KPK
Bagikan
Berita Terkait
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum