Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat

MerahPutih.com - Pemprov DKI bakal kembali menarik rem darurat atau memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat jika kasus COVID-19 di Jakarta terus mengganas.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di ibu kota sebelum tarik rem darurat.

Untuk itu, Mujiyono mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam persiapan program vaksinasi.

Baca Juga:

Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat

"Vaksinasi ini harus dipercepat sebelum Pemprov kembali menarik rem darurat," kata Mujiyono, di Jakarta.

Mujiyono menuturkan, vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Tiongkok itu bisa dilobi untuk diprioritaskan bagi masyarakat DKI terlebih dahulu. Hal itu karena Jakarta menjadi barometer bagi daerah lain dalam penanggulangan COVID-19.

Lanjut dia, vaksin itu bisa diutamakan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Lalu vaksin itu bisa diberikan juga ke tokoh masyarakat/agama, guru/tenaga pendidik, siswa/mahasiswa, PNS dan anggota legislatif. Dan yang paling utama, vaksin itu harus diberikan gratis," jelasnya.

Percepatan vaksinasi ini perlu dilakukan karena persentase kasus positif atau positivity rate di Jakarta cukup tinggi, mencapai 12,1 persen.

Jumlah kasus corona secara total di Jakarta sampai hari Senin (28/12) sebanyak 177.604 kasus.

Baca Juga:

Awal Januari Jakarta Bakal Tarik Rem Darurat, Pengusaha Khawatir

Mujiyono mendorong Pemda DKI untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah penyangga agar terjadi sinergitas PSBB dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat.

Bahkan, Pemprov DKI harus mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang sidah ditentukan bagi warga rentan dan tidak mampu.

"Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan dan permudah pembelian kebutuhan pokok secara daring melalui badan usaha milik daerah (BUMD) terkait," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Sejak Anies Tarik Rem Darurat, Penumpang Harian Angkutan Umum Turun 22 Persen