Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 29 Desember 2020
Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat

Warga melintas di JPO Bundaran Senayan saat pemberlakuan PSBB di Jakarta, Jumat (25/9/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI bakal kembali menarik rem darurat atau memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat jika kasus COVID-19 di Jakarta terus mengganas.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di ibu kota sebelum tarik rem darurat.

Untuk itu, Mujiyono mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam persiapan program vaksinasi.

Baca Juga:

Pemprov DKI Tak Pungkiri Bakal Kembali Tarik Rem Darurat

"Vaksinasi ini harus dipercepat sebelum Pemprov kembali menarik rem darurat," kata Mujiyono, di Jakarta.

Mujiyono menuturkan, vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Tiongkok itu bisa dilobi untuk diprioritaskan bagi masyarakat DKI terlebih dahulu. Hal itu karena Jakarta menjadi barometer bagi daerah lain dalam penanggulangan COVID-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Balai Kota, usai meninjau pelaksanaan PSBB di Jakarta, Jumat (10/4/2020) (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Balai Kota, usai meninjau pelaksanaan PSBB di Jakarta, Jumat (10/4/2020) (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)

Lanjut dia, vaksin itu bisa diutamakan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Lalu vaksin itu bisa diberikan juga ke tokoh masyarakat/agama, guru/tenaga pendidik, siswa/mahasiswa, PNS dan anggota legislatif. Dan yang paling utama, vaksin itu harus diberikan gratis," jelasnya.

Percepatan vaksinasi ini perlu dilakukan karena persentase kasus positif atau positivity rate di Jakarta cukup tinggi, mencapai 12,1 persen.

Jumlah kasus corona secara total di Jakarta sampai hari Senin (28/12) sebanyak 177.604 kasus.

Baca Juga:

Awal Januari Jakarta Bakal Tarik Rem Darurat, Pengusaha Khawatir

Mujiyono mendorong Pemda DKI untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah penyangga agar terjadi sinergitas PSBB dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat.

Bahkan, Pemprov DKI harus mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang sidah ditentukan bagi warga rentan dan tidak mampu.

"Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan dan permudah pembelian kebutuhan pokok secara daring melalui badan usaha milik daerah (BUMD) terkait," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Sejak Anies Tarik Rem Darurat, Penumpang Harian Angkutan Umum Turun 22 Persen

#PSBB #Virus Corona #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Wali Kota Mamdani mengajak Pramono bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York untuk membahas solusi atas sejumlah persoalan perkotaan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Indonesia
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Pada tahap awal, layanan segmen Velodrome–Manggarai dibuka secara terbatas di tiga stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka, dan Manggarai.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Dinkes DKI Jakarta disarankan bekerja sama dengan dinas dan badan usaha milik daerah (BUMD) terkait untuk menyediakan titik-titik pembagian air minum gratis.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Indonesia
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Wilayah yang masuk kategori Awas meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
Dwi Astarini - Senin, 14 September 2026
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Indonesia
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Dukcapil juga memverifikasi alamat tempat tinggal WNA serta memantau perubahan status kependudukan.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Uji coba diperlukan untuk mengetahui kekurangan layanan sebelum LRT Jakarta dioperasikan secara lebih luas.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Indonesia
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kota agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi warga.
Yusuf Abdillah - Kamis, 10 September 2026
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Ada 147 mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pemutakhiran desil.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Bagikan