Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kalangan pengusaha mengkhawatirkan rencana Pemerintah DKI Jakarta, yang bakal mengambil kebijakan emergency break atau rem darurat seusai libur Tahun Baru 2021. Hal ini akan berdampak pada semakin terbatasnya aktivitas ekonomi.
"Ini sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha," ujar Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Selasa (29/12).
Baca Juga:
Alat Skrining COVID-19 Buatan UGM Dapat Izin Edar Kemenkes
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan diharapkan dengan melakukan berbagai pertimbangan, karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk bahkan nyaris frustasi.
Sarman menilai jika kebijakan tersebut kembali diberlakukan, maka berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan karyawan (PHK), membuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tumbang atau tutup, serta menambah beban sosial bagi pemerintah.
Kebijakan tersebut, lanjut ia, juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Demikian pula pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 yang berpotensi akan tetap minus setelah kuartal II tumbuh negatif minus 8,23 persen serta di kuartal III-2020 juga masih terkontraksi 3,82 persen.
Sarman mengakui, jika pengusaha memahami tujuan kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan warga.
"Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Jakarta Klaim Lakukan 10.000 Testing PCR Per Hari
