Demokrasi Didominasi Kekuatan Kapital, PDIP: Kritik Tito Relevan

Merahputih.com - PDIP sependapat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan mengevaluasi pilkada langsung.

Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Baca Juga

Tim Advokasi Minta Pelaporan Kasus Dugaan Rekayasa Penyerangan Novel Dihentikan

"Serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11).

Sistem pemilu saat ini dinilai Hasto sudah berubah menjadi demokrasi yang didominasi kekuatan kapital. Karena itulah, Hasto mengatakan kritik Mendagri Tito tentang pilkada langsung relevan. "Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan," tutur Hasto.

Hasto menilai sistem politik seharusnya sejalan dengan demokrasi Pancasila. "Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah," ujarnya.

Di internal PDIP, kata Hasto, telah diterapkan praktik politik dengan sistem tes tertulis dan wawancara untuk seleksi pimpinan partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihannya, disebut Hasto, juga mengedepankan musyawarah tanpa voting.

"Hasilnya, kualitas kepemimpinan partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik," ungkapnya.

Baca Juga

Kader PDIP Laporkan Novel Baswedan Karena Ragukan Rekam Medisnya

Sebelumnya, Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi. "Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito beberapa waktu lalu di kompleks parlemen

Tito menyebut pembiayaan politik yang tinggi itu berpotensi memunculkan peluang korupsi. Sebab, menurutnya, untuk menjadi kepala daerah atau wali kota dibutuhkan uang yang tidak sedikit. (Knu)