Demo di Istana hingga Malam, Polisi Panggil Tokoh Buruh

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 31 Oktober 2015
Demo di Istana hingga Malam, Polisi Panggil Tokoh Buruh

Para buruh menuntuk pencabutan PP &* tentnag pengupahan di Istana Negara Jumat, (30/10) Foto: MP/ Achmad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Pihak kepolisian akan memanggil para petinggi, koordinator, koordinatr lapangan (korlap) dan tokoh buruh yang bertanggung jawab dalam aksi demonstrasi buruh di depan Istana Negara, Jumat (30/10) malam. Aksi buruh yang menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tentang Pengupahan tersebut dibubarkan secara paksa oleh polisi karena melibihi batas waktu hingga pukul 18.00 WIB.

Rencana pemanggilan tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Krishna Murti setelah melakukan rilis terhadap 6 warga negara asing (WNA) yang menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan surat dan dokumen, di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Sabtu (31/10) siang.

"Kami akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kordinatornya, korlapnya, tokoh-tokoh yang harus bertanggung jawab, hingga mereka melakukan demontrasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dari 25 demonstran yang ditangkap dan diamankan kepolisian, ternyata ada 2 orang di antara mereka adalah pengacara pendamping publik yang ikut babak belur dihajar petugas saat penangkapan ke-25 demonstran tersebut.

"Kita kan enggak bisa ngebedain, mana demonstran mana yang bukan. Tapi aneh juga ada bantuan hukum di situ. Seharusnya bantuan hukum itu ada dalam sistem peradilan pidana, dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, nah terus kalau ada anggota kita yang tangkap bukan salah mereka (anggota, red). Tapi sekarang mereka sudah dipulangkan semua, dan keadaan sudah kondusif, aman," pungkasnya. (aka)

 

Baca Juga:

  1. 25 Buruh yang Ditahan Sudah Dilepaskan
  2. Demo Hingga Malam di Istana, Tiga Buruh Ditahan
  3. Disuruh Bubar, Para Buruh Terlihat Santai
  4. Massa Buruh Masih Bertahan di Istana Negara
  5. Demo Buruh Tolak PP tentang Pengupahan
#Kombes Krishna Murti #Istana Negara #Buruh #Demo Buruh
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Indonesia
Prabowo Temui Ormas Islam di Istana, Bahas Geopolitik hingga Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto bertemu Ormas Islam di Istana. Sejumlah isu dibahas, termasuk geopolitik global dan Board of Peace bentukan AS.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
Prabowo Temui Ormas Islam di Istana, Bahas Geopolitik hingga Board of Peace
Indonesia
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Proses ini terkendala banyaknya item aset, termasuk ribuan mesin yang harus diunggah ke laman resmi KPKNL, serta status sebagian tanah yang masih terikat hak tanggungan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Februari 2026
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Berita Foto
Momen Presiden Prabowo Subianto Melantik Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Januari 2026
Momen Presiden Prabowo Subianto Melantik Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara
Indonesia
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Demonstrasi dipusatkan di Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB, melibatkan ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Bagikan