Andika Pratama
MerahPutih.com - Unjuk rasa besar umat Islam bertajuk Aksi 115 Bebaskan Baitul Maqdis berjalan aman tanpa kericuhan. Sama halnya dengan demonstrasi sebelumnya, aksi yang diikuti ribuan orang ini berjalan damai hingga selesai.
Sayangnya, dalam aksi bela Palestina kali ini diduga telah tersusupi kepentingan politik. Pasalnya, selain mendesak Presiden AS Donald Trump membatalkan dukungan terhadap pemindahan ibu kota Israel, ada juga oknum yang menyerukan #2019GantiPresiden.
Terkait isu liar itu, wajar saja jika aparat menggelar pengamanan ketat di sejumlah objek vital Jakarta.
Pemerintah dinilai tidak mau kecolongan yang berakibat fatal, baik bagi pemerintah dan kondisi sosial ekonomi. Tercatat sekitar 35.000 personel gabungan ikut mengamankan aksi 115 bela Palestina.
Padahal, sejatinya pemerintah juga ikut mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak tegas pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem.
Pengamat politik timur tengah Muhammad Lutfi menilai, tuntutan massa aksi 115 masih terbilang normatif dan belum berseberangan dengan pemerintah.
Sehingga dalam aksi tersebut, kata dia, belum terlihat eskalasi yang tinggi hingga menimbulkan benturan.
"Saya kira tidak, karena yang menggelar aksi juga sudah terlatih kecuali ada yang bermain di air keruh. Tetapi melihat tokohnya saya kira gak ada masalah (Kericuhan)," tutur Lutfi saat dimintai keterangan, Jumat (11/5).
Hanya saja, bukan tidak mungkin ke depannya umat Islam mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.
"Kalau eskalasi naik ada tuntutan yang tidak sejalan dengan pemerintah bisa jadi ada ketegangan. Misalnya demo minta Indonesia putus hubungan dengan AS. Mungkin bisa tegang. Tapi kalau cuma menentang saya kira gak ada masalah," imbuhnya.
Menurut dia, ketegangan akan semakin kencang karena pemerintah Indonesia tidak mungkin memutus hubungan dengan AS cuma gegara urusan Palestina.
"Tidak mudah. Karena Pemerintah pastinya lebih mementingkan dalam negeri. Alasannya, Pertama Indonesia tidak terlibat langsung, hanya mendukung. Yang terlibat langsung saja gak melakukan itu (pemutusan hubungan), Yordan, Turki saja punya kedutaan Israel," paparnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, demonstarsi bela Palestina dapat mengarah kepada ketegangan pemerintah dan ormas Islam, jika aksi ditunggangi elit politik yang punya kepentingan kekuasaan.
"Kalau itu terjadi, apapun upaya pemerintah untuk menegakkan konstitusi terkait kemerdekan Palestina ya dianggap tak cukup," kata Ujang.
Apalagi, dalam aksi 115 terlihat indikasi adanya kepentingan politik oposisi yang berbalut kampanye #2019GantiPresiden
"Ya ini kan tahun politik pemerintah tidak mau kecolongan kalau ribut akan berdampak pada stabilitas politik ekonomi. Kalau ada letupan sedikit saja bisa merembet, itu bisa saja, kalau itu terjadi bisa jadi berpengaruh terhadap kekuasan Jokowi," pungkasnya. (Fdi)
