Demi Kesinambungan, Titiek Soeharto Dukung GBHN Dihidupkan Kembali


Titiek Soeharto dalam sebuah acara Bulan HM Soeharto di Yogyakarta (Foto: Twitter @TitiekSoeharto)
MerahPutih.Com - Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebut sebagai salah satu milestone dalam blue print pembangunan Indonesia pada rezim Orde Baru. Dalam GBHN, segala macam gerak dan dinamika pembangunan diatur secara detail dan terarah.
Menurut Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, GBHN perlu dihidupkan kembali agar kebijakan antarkepala negara tetap berkesimbanguna.
"Ternyata kita butuh GBHN, kalau tidak ada haluan, negara melenceng, setiap kepala negara tidak ada haluannya, mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan GBHN," ujar dia dalam acara puncak "Bulan HM Soeharto" di TMII, Jakarta, Minggu (11/3).
Putri keempat Soeharto itu menyebut selama masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan terarah dan terukur dengan adanya GBHN.
Dengan GBHN, menurut Titiek Soeharto sebagaimana dilansir Antara, pada masa kepemimpinan Presiden kedua itu situasi politik terkendali, ekonomi tumbuh, kebudayaan berkembang baik serta keamanan terjaga.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah meneruskan hal yang baik dalam kepemimpinan Soeharto dan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali GBHN.
"Semoga pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang bersedia meneruskan apa yang telah baik di kepemimpinan beliau, mencontoh dan menyelesaikan sesuai pada zamannya," kata Titiek.
Sebelumnya dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengatakan Indonesia perlu memikirkan lagi secara mendalam dan cermat mengenai pentingnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan negara.
"Perlu kita pikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia," kata Megawati.
Megawati menekankan arah politik pemerintahan yang disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sudah seharusnya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Mega juga pernah mengatakan GBHN merupakan Kebijaksanaan Umum Penyelenggaraan Negara Indonesia. Turunannya adalah Garis-Garis Besar Pembangunan, yaitu berupa cetak biru rencana pembangunan nasional.
Rencana pembangunan tersebut bersifat menyeluruh, terencana, terarah, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja

Tepis Rumor Hubungan Retak karena tak Datang ke HUT ke-80 RI, PDIP Ibaratkan Megawati dan Prabowo Kakak Beradik

Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati

Megawati Pilih Rayakan HUT RI di Sekolah Partai, Tegaskan Tradisi PDIP Tak Tergantikan

Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati

Presiden RI ke-5 Megawati Pilih Rayakan Hari Kemerdekaan di Sekolah Partai, Jadi Inspektur Upacara

Panas Dingin Hubungan Megawati-Prabowo Akhirnya Terjawab! Puan Beberkan Alasan Ketum PDIP Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR

Prabowo Kasih Pujian dari Soekarno hingga Jokowi, Berhasil Jaga Keutuhan NKRI hingga Selamatkan Indonesia dari Krisis

Megawati Tidak Hadir di Sidang Tahunan MPR, Puan Sebut Dirinya Mewakili Ketum PDIP

Mantan Presiden dan Wapres Hadir di Sidang Tahunan MPR, Tidak Terlihat Megawati Dalam Deretan Kursi
