Defisit APBN 2022 Bakal Berkurang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Februari 2022
Defisit APBN 2022 Bakal Berkurang

Perkantoran Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah meproyeksikan jika defisit anggaran tahun ini akan mendekati empat persen atau lebih rendah dari yang telah ditetapkan yakni 4,85 persen terhadap PDB atau Rp 868 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tahun 2022 sebenarnya dirancang untuk terus mendukung proses pemulihan, namun pada saat yang sama ada konsolidasi fiskal yang harus mulai diwujudkan oleh pemerintah.

Baca Juga:

Risiko Gagal Bayar Utang Negara Meningkat

Ia mengatakan, pemerintah memiliki tugas mewujudkan konsolidasi fiskal pada 2023 yakni defisit anggaran harus kembali ke bawah tiga persen setelah diperbolehkan di atas tiga persen sebagai langkah countercylical dampak pandemi COVID-19.

Sri menegaskan, pemerintah mulai berusaha untuk mengembalikan defisit dengan mendorong penerimaan negara, sekaligus tetap disiplin dari sisi belanja, sehingga defisit bisa semakin rendah.

"Belanja tahun ini akan tetap mendukung program prioritas yakni peningkatan sumber daya manusia, mereformasi pendidikan, dan perlindungan sosial," ujarnya.

Ia memaparkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sangat mendukung percepatan proses pemulihan mengingat jika SDM Indonesia baik maka akan mampu mendorong daya saing dan produktivitas.

Belanja tahun ini juga, lanjut Sri, akan diarahkan untuk pengembangan infrastruktur baik fisik maupun digital serta pariwisata dan ketahanan pangan.

"Jadi, ini semua area yang sangat penting bagi Indonesia untuk pulih serta membangun pemulihan dengan pondasi lebih kuat dan kokoh," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Kementerian Keuangan mencatat, Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 tumbuh positif mencapai 3,69 persen (yoy) atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen.

Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus mengalami penurunan dari awalnya pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen menjadi 9,22 persen pada September 2019. Tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni menjadi 9,78 persen pada Maret 2020, namun mulai kembali membaik ke level 9,71 persen pada September 2021.

Sementara itu, dari sebanyak 140,15 juta orang angkatan kerja per Agustus 2021 terdapat 9,1 juta orang pengangguran atau 6,49 persen. Angka tersebut sudah turun 0,67 juta orang dari Agustus 2020 yang sebanyak 9,77 juta orang atau 7,07 persen dari total angkatan kerja. (Asp)

Baca Juga:

Utang PLN Rp 500 T, Erick Thohir Minta Subholding Cari Dana Mandiri

#APBN #Defisit #Utang #Utang Pemerintah #Utang Negara #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Bagikan