Defisit APBN 2022 Bakal Berkurang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Februari 2022
Defisit APBN 2022 Bakal Berkurang

Perkantoran Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah meproyeksikan jika defisit anggaran tahun ini akan mendekati empat persen atau lebih rendah dari yang telah ditetapkan yakni 4,85 persen terhadap PDB atau Rp 868 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tahun 2022 sebenarnya dirancang untuk terus mendukung proses pemulihan, namun pada saat yang sama ada konsolidasi fiskal yang harus mulai diwujudkan oleh pemerintah.

Baca Juga:

Risiko Gagal Bayar Utang Negara Meningkat

Ia mengatakan, pemerintah memiliki tugas mewujudkan konsolidasi fiskal pada 2023 yakni defisit anggaran harus kembali ke bawah tiga persen setelah diperbolehkan di atas tiga persen sebagai langkah countercylical dampak pandemi COVID-19.

Sri menegaskan, pemerintah mulai berusaha untuk mengembalikan defisit dengan mendorong penerimaan negara, sekaligus tetap disiplin dari sisi belanja, sehingga defisit bisa semakin rendah.

"Belanja tahun ini akan tetap mendukung program prioritas yakni peningkatan sumber daya manusia, mereformasi pendidikan, dan perlindungan sosial," ujarnya.

Ia memaparkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sangat mendukung percepatan proses pemulihan mengingat jika SDM Indonesia baik maka akan mampu mendorong daya saing dan produktivitas.

Belanja tahun ini juga, lanjut Sri, akan diarahkan untuk pengembangan infrastruktur baik fisik maupun digital serta pariwisata dan ketahanan pangan.

"Jadi, ini semua area yang sangat penting bagi Indonesia untuk pulih serta membangun pemulihan dengan pondasi lebih kuat dan kokoh," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Kementerian Keuangan mencatat, Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 tumbuh positif mencapai 3,69 persen (yoy) atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen.

Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus mengalami penurunan dari awalnya pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen menjadi 9,22 persen pada September 2019. Tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni menjadi 9,78 persen pada Maret 2020, namun mulai kembali membaik ke level 9,71 persen pada September 2021.

Sementara itu, dari sebanyak 140,15 juta orang angkatan kerja per Agustus 2021 terdapat 9,1 juta orang pengangguran atau 6,49 persen. Angka tersebut sudah turun 0,67 juta orang dari Agustus 2020 yang sebanyak 9,77 juta orang atau 7,07 persen dari total angkatan kerja. (Asp)

Baca Juga:

Utang PLN Rp 500 T, Erick Thohir Minta Subholding Cari Dana Mandiri

#APBN #Defisit #Utang #Utang Pemerintah #Utang Negara #Kemenkeu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Sistem Coretax tidak mengalami masalah dalam kondisi normal atau trafiknya sedang sepi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Indonesia
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Thomas sebelumnya sudah beberapa kali menyambangi BI dalam Rapat Dewan Gubernur (BI).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Indonesia
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat pengganti Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Indonesia
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Sejauh ini, beras hasil penyelundupan rencananya akan dimusnahkan lantaran termasuk barang ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Indonesia
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Bagikan