Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANCAMAN pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran bisa terjadi dalam waktu dekat. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai daya beli masyarakat yang sedang lesu berpengaruh besar terhadap ancaman PHK. Terutama industri tekstil dan UMKM.
“Pengusaha tidak mendapat insentif yang cukup kuat untuk mengatasi masalah ini sehingga PHK pun tak terhindarkan,” ujar Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/9). Ia juga menyoroti masalah impor barang, terutama produk konsumsi yang membanjiri pasar Indonesia.
Menurutnya, hal itu turut melemahkan industri dalam negeri yang sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan, tetapi kalah bersaing dengan harga barang impor yang lebih murah. Achmad yakin ancaman PHK bisa dihindari dengan kebijakan APBN yang tepat sasaran.
“Dengan mendorong daya beli masyarakat melalui program ekonomi yang efektif, gelombang PHK bisa diredam,” jelas ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Baca juga:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mewanti-wanti soal adanya ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di 2025. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Solo.
Jokowi menyebut dampak ancaman tersebut bisa menyebabkan 85 juta orang pekerjaan hilang. Padahal, Indonesia tengah menyambut bonus demografi 2030 yang harus adanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Jokowi menyebut ada tiga faktor utama yang memicu terjadinya badai PHK tersebut. Faktor pertama hal itu ialah perlambatan ekonomi dunia.(knu)
Baca juga:
Ancaman PHK di Industri Tekstil, DPR : Pemerintah Jangan Tenang-tenang Saja
