Daya Beli Masyarakat yang Lesu, Ancaman PHK di Tanah Air makin Nyata

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 23 September 2024
Daya Beli Masyarakat yang Lesu, Ancaman PHK di Tanah Air makin Nyata

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat/ dok Pribadi

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - ANCAMAN pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran bisa terjadi dalam waktu dekat. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai daya beli masyarakat yang sedang lesu berpengaruh besar terhadap ancaman PHK. Terutama industri tekstil dan UMKM.

“Pengusaha tidak mendapat insentif yang cukup kuat untuk mengatasi masalah ini sehingga PHK pun tak terhindarkan,” ujar Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/9). Ia juga menyoroti masalah impor barang, terutama produk konsumsi yang membanjiri pasar Indonesia.

Menurutnya, hal itu turut melemahkan industri dalam negeri yang sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan, tetapi kalah bersaing dengan harga barang impor yang lebih murah. Achmad yakin ancaman PHK bisa dihindari dengan kebijakan APBN yang tepat sasaran.

“Dengan mendorong daya beli masyarakat melalui program ekonomi yang efektif, gelombang PHK bisa diredam,” jelas ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Baca juga:

Badai PHK Melanda, Microsoft Pecat 650 Karyawan Xbox



Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mewanti-wanti soal adanya ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di 2025. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Solo.

Jokowi menyebut dampak ancaman tersebut bisa menyebabkan 85 juta orang pekerjaan hilang. Padahal, Indonesia tengah menyambut bonus demografi 2030 yang harus adanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.

Jokowi menyebut ada tiga faktor utama yang memicu terjadinya badai PHK tersebut. Faktor pertama hal itu ialah perlambatan ekonomi dunia.(knu)


Baca juga:

Ancaman PHK di Industri Tekstil, DPR : Pemerintah Jangan Tenang-tenang Saja

#PHK #PHK Massal
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Ketua Majelis Hakim menyebut bahwa sidang akan dilanjutkan pekan depan.
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Indonesia
PHK Naik 32 Persen, Ini Pembelaan Pemerintah
Pada Februari 2025, jumlah tenaga kerja sektor industri tercatat 19,60 juta orang, turun dibandingkan pada Agustus 2024 sebanyak 23,98 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PHK Naik 32 Persen, Ini Pembelaan Pemerintah
Dunia
Microsoft PHK 9.000 Karyawan Termasuk Divisi Gaming X-Box, 200 Anggota Tim Candy Crush Kena Cut
PHK massal berdampak pada pembatalan sejumlah proyek gim besar yang tengah dikembangkan X-Box.
Wisnu Cipto - Kamis, 03 Juli 2025
Microsoft PHK 9.000 Karyawan Termasuk Divisi Gaming X-Box, 200 Anggota Tim Candy Crush Kena Cut
Bagikan