Datangi Mabes Polri, FAI-uK Minta Ormas FPI Segera Dibubarkan

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Senin, 23 Januari 2017
Datangi Mabes Polri, FAI-uK Minta Ormas FPI Segera Dibubarkan

Masa yang tergabung dalam FAI-uK saat mendatangi Mabes Polri. (MP/Fadly)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Datangi Mabes Polri, Senin (23/1), masyarakat yang tergabung dalam Forum Aspirasi Indonesia untuk Kebangsaan (FAI-uK) yang berada di Jakarta, meminta agar organisasai masa (ormas) Frons Pembela Islam (FPI) segera dibubarkan. Forum yang terdiri dari elemen masyarakat diaspora ini merupakan perwakilan masyarakat dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera, Jawa, Bali, NTB dan Tionghoa.

Menurut Ketua FAI-uK Petrus Salestinus, mencermati perkembangan tatanan masyarakat belakangan ini, telah terjadi sikap intoleran oleh ormas FPI dan sejenisnya. Untuk itu, kata Petrus, pihaknya mengambil sikap untuk mendukung Polri menindak pelaku intoleran dan menuntut pembubaran ormas tersebut.

"Terkait dengan situasi Jakarta yang mencekam, termasuk di wilayah, kami memberikan dukungan kepada Polri yang saat ini memikul beban berat menghadapi FPI. Langkah-langakah FPI selalu menimbulkan resistensi luar biasa, sehingga kalau tidak dihadapi dengan hati-hati bisa menimbulkan konflik horizontal," kata Ketua FAI-uK Petrus Salestinus kepada awak media di Mabes Polri.

Organisasi yang juga mengklaim membawa pesan dari masing-masing daerahnya ini, mengaku siap menjadi mitra Polri untuk menjaga kebhinekaan dan keutuhan NKRI. "Nah, kita dalam kaitan dengan hal ingin menjadi mitra. Apa yang kami rekam di daerah cepat kami laporkan kepada Polri, biar cepat ada penindakan. Lebih baik langsung dari masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi dan manipulasi," imbuhnya.

Perlu diketahui, organisasi FAI-uK mendatangi Mabes Polri dalam kapasitas sebagai elemen masyarakat yang turut resah terhadap sikap intoleran ormas FPI dan sejenisnya. Masa FAI-uK yang datang ke Mabes Polri mengenakan pakaian adat masing-masing daerah ini, juga menuntut agar Polri segera menangkap oknum intoleran yang merusak kebhinekaan Indonesia.

"Tuntutan kami pembubaran dan tindak tegas kepada pelaku intoleran, karena sering mengganggu kenyamanan aktifitas kami sebagai minoritas," tegas Petrus.

#Polri #Front Pembela Islam #Mabes Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Wakapolri mengungkap pola baru terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital. Polri juga menyoroti ratusan anak terpapar radikalisme di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Indonesia
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Linda dilaporkan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu atas dugaan penggunaan surat palsu terkait dengan penyitaan barang miliknya oleh Komisi Antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Bagikan