Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bakal Jadi Satu Satunya Acuan Pemerintah
Warga beraktivitas di perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta, Selasa (2/1/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt/aa.
MerahPutih.com - Kementerian Sosial menetapkan fokus kerja difokuskan pada konsolidasi data untuk memastikan semua instansi merujuk pada informasi yang sama dalan 1 sampai 2 bulan ke depan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf fokus untuk membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan kerja di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Karena data kemiskinan itu kan dinamis sekali. Ada orang yang naik, ada orang yang turun, ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, segala macam. Itu harus diupdate terus," kata Saifullah Yusuf.
Pria yang karib disapa Gus Ipul itu mengatakan DTKS itu diolah selama 24 jam oleh Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Baca juga:
Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang Tidak Terdaftar di Kemensos
Data tersebut bersumber dari dua jalur, yakni laporan pemerintah daerah terkait angka kemiskinan yang di-update setiap bulan, serta melalui laporan masyarakat umum via aplikasi Cek Bansos dan Usul Sanggah.
"Jadi kita bisa kombinasikan dua-duanya sehingga data kita bisa akurat," katanya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa DTKS menjadi rencana strategis untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi.
“Kita akan koordinasi, kita akan mengintegrasikan seluruh program itu pasti. Tetapi yang penting dimulai dengan data yang akurat, data tunggal,” katanya.
Selama ini, beberapa instansi seperti BKKBN dan Bappenas memiliki data kemiskinan yang berbeda, yang dapat membingungkan dalam perencanaan kebijakan.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Asik! Kemensos Bagikan 16 Ribu Laptop ke Siswa Sekolah Rakyat
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Palawan Nasional, Sukses Swasembada Beras di Dekade 1980
Mensos Ingin MBG Diberikan Pada Lansia dan Difabel
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Hasil CKG Siswa Sekolah Rakyat Ditemukan Gizi Buruk, Gangguan Cemas, Depresi dan Mayoritas Perlu Pemeriksaan Lanjutan
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Pemerintah Pusat Kirim Logistik Bantu Pengungsi Korban Bencana Bali, Prabowo Beri Instruksi Langsung
Gus Ipul Temui Korban Demo di Sulawesi Selatan, Janjikan Rehabilitasi Sosial