Headline

Data Kementan Soal Produksi Pangan Kerap Meleset, Pengamat: Presiden Harus Ambil Tindakan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 06 Oktober 2018
Data Kementan Soal Produksi Pangan Kerap Meleset, Pengamat: Presiden Harus Ambil Tindakan

Emrus Sihombing (tengah) dalam diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Manuver kebijakan Kementerian Pertanian terkait produksi pangan dalam negeri kerap menampilkan data yang berbeda dengan temuan di lapangan. Khususnya dalam hal data produksi pangan, klaim ketersediaan pangan justru tidak sesuai dengan kondisi riil.

Pengamat politik Emrus Sihombing menyoroti berbagai manuver kebijakan Kementerian Pertanian untuk dievaluasi. Pengajar Universitas Pelita Harapan ini menyatakan Menko Perekonomian Darmin Nasution perlu memberikan masukan kepada Amran Sulaiman mengenai produksi pangan di Tanah Air.

"Pasalnya, belakangan terjadi kenaikan harga pangan di pasaran. Di sisi lain, di berbagai pemberitaan, Mentan Amran Sulaiman menegaskan stabilnya harga pangan dan ketersediaan yang cukup, bahkan swasembada," kata Emrus Sihombing di Jakarta, Jumat (5/10).

Mentan Amran Sulaiman
Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Emrus menilai, Menko Perekonomian baiknya mengecek validitas data produksi komoditas pangan yang dimiliki Kementan secara langsung. Tidak hanya melihat data di atas kertas saja, Menko Perekonomi bersama Mentan harus melakukan pengecekan data secara langsung di lapangan secara berkala.

"Bila data ternyata berbeda, (produksi) lebih rendah dari dimiliki Mentan, Presiden harus mengambil tindakan," katanya.

Emrus Sihombing sebagaimana dilansir Antara mengaku, dibutuhkan data yang valid untuk dapat menuju swasembada pangan.

"Saya belum melihat Kementan buka-bukaan produksi pangan. Logisnya, kalau produksi melimpah tidak mungkin impor," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sendiri mengungkapkan, data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian (Kementan) belum akurat. Ini menjadi ihwal polemik impor beras.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Google, Facebook dan Apple Bantu Korban Gempa Sulteng, Begini Tanggapan Rudiantara

#Kementerian Pertanian #Amran Sulaiman #Data Pangan #Stok Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Penurunan harga juga terjadi pada kelompok daging dan telur
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Indonesia
Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru 2025/2026, Mendag Waspadai Faktor Cuaca
Biasanya kan Nataru yang perlu diantisipasi adalah cabai
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru 2025/2026, Mendag Waspadai Faktor Cuaca
Indonesia
Makan Bergizi Gratis Diklaim Tidak Berpengaruh ke Lonjakan Harga Pangan, Kenaikan Akibat Hujan
lonjakan harga bahan pokok di berbagai daerah disebabkan oleh faktor cuaca pada musim hujan, sehingga banyak para petani mengalami gagal panen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Makan Bergizi Gratis Diklaim Tidak Berpengaruh ke Lonjakan Harga Pangan, Kenaikan Akibat Hujan
Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
Mentan Amran Sebut Harga Telur Mahal Adalah Berkah dari Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah menargetkan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study) dapat diselesaikan dalam waktu singkat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Mentan Amran Sebut Harga Telur Mahal Adalah Berkah dari Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa semua pelaku usaha telah menjual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Bagikan