Eddy Flo
MerahPutih.Com - Manuver kebijakan Kementerian Pertanian terkait produksi pangan dalam negeri kerap menampilkan data yang berbeda dengan temuan di lapangan. Khususnya dalam hal data produksi pangan, klaim ketersediaan pangan justru tidak sesuai dengan kondisi riil.
Pengamat politik Emrus Sihombing menyoroti berbagai manuver kebijakan Kementerian Pertanian untuk dievaluasi. Pengajar Universitas Pelita Harapan ini menyatakan Menko Perekonomian Darmin Nasution perlu memberikan masukan kepada Amran Sulaiman mengenai produksi pangan di Tanah Air.
"Pasalnya, belakangan terjadi kenaikan harga pangan di pasaran. Di sisi lain, di berbagai pemberitaan, Mentan Amran Sulaiman menegaskan stabilnya harga pangan dan ketersediaan yang cukup, bahkan swasembada," kata Emrus Sihombing di Jakarta, Jumat (5/10).
Emrus menilai, Menko Perekonomian baiknya mengecek validitas data produksi komoditas pangan yang dimiliki Kementan secara langsung. Tidak hanya melihat data di atas kertas saja, Menko Perekonomi bersama Mentan harus melakukan pengecekan data secara langsung di lapangan secara berkala.
"Bila data ternyata berbeda, (produksi) lebih rendah dari dimiliki Mentan, Presiden harus mengambil tindakan," katanya.
Emrus Sihombing sebagaimana dilansir Antara mengaku, dibutuhkan data yang valid untuk dapat menuju swasembada pangan.
"Saya belum melihat Kementan buka-bukaan produksi pangan. Logisnya, kalau produksi melimpah tidak mungkin impor," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sendiri mengungkapkan, data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian (Kementan) belum akurat. Ini menjadi ihwal polemik impor beras.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Google, Facebook dan Apple Bantu Korban Gempa Sulteng, Begini Tanggapan Rudiantara
