Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didesak segera menerapkan skema reaktivasi otomatis bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari kalangan warga miskin yang statusnya dinonaktifkan secara mendadak.
Desakan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/2), guna menjamin akses kesehatan bagi warga desil 1 hingga desil 4 tanpa membatasi prioritas hanya pada penyakit berat.
Baca juga:
BPJS Kesehatan PBI Nonaktif, DPR Desak Jaminan Pasien Penyakit Kronis
Lindungi Warga Miskin Ekstrem dari Risiko Kesehatan
Adanya kecenderungan sistem yang lebih memprioritaskan pasien dengan penyakit katastropik atau penyakit berat. Padahal, warga yang berada dalam kategori miskin ekstrem tetap memiliki kerentanan tinggi meskipun penyakit yang diderita tidak masuk dalam kategori berat.
Penonaktifan kepesertaan secara sepihak dianggap sangat membebani masyarakat kecil saat harus berobat ke fasilitas kesehatan.
"Faktanya memang mereka miskin, meskipun mungkin sakitnya tidak katastropik. Jadi ini catatan penting, jangan sampai penonaktifan itu mengenai warga yang masih dalam desil 1 sampai desil 4," tegas Ru’yat dalam keterangannya, Kamis (12/2).
Sinkronisasi Data Lintas Sektoral Jadi Solusi Utama
Polemik data kemiskinan seringkali menjadi akar masalah penolakan pasien di rumah sakit akibat status kepesertaan BPJS yang tiba-tiba nonaktif. Guna mengakhiri karut-marut tersebut, Politisi Fraksi PKS ini mendorong adanya pertemuan lintas komisi yang melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga:
BPJS Nonaktif Tetap Dilayani, Pemerintah Terbitkan Aturan Larangan Rumah Sakit Tolak Pasien
Langkah tersebut bertujuan untuk menyatukan standar data kemiskinan sehingga proses aktivasi kembali peserta PBI bisa berjalan otomatis dan tepat sasaran. Akurasi data menjadi harga mati agar tidak ada lagi warga tidak mampu yang terlantar saat membutuhkan pertolongan medis.
"Kami menunggu jadwal pertemuan dengan Kemensos dan BPS agar data akurat. Kita harus pastikan skema penanganan ini berpihak pada warga yang benar-benar membutuhkan," pungkas Ru’yat.
