Eddy Flo
Merahputih Keuangan - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Darmin Nasution mengatakan hingga saat ini penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih terbilang lambat. Dari catatan sepanjang bulan Januari 2016 baru tersalur sebesar Rp 6,2 triliun.
"Sesuai dengan kesepakatan bersama seharusnya sudah mencapai Rp 8,5 Triliun. Saat ini kita sedang merumuskan kembali dan terus mendorong agar cepat teralisasi sesuai dengan target," ujar Darmin saat ditemui di Hotel Bidakara usai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perindustrian, Selasa (16/02).
Darmin mengatakan guna mengejar target itu, kementerian yang dipimpinnya berencana akan mengeluarkan skema baru dalam menyalurkan KUR.
"KUR ada mikro, ritel. kami mencoba untuk membuat skema yang tepat, misalnya kalau peternakan, penggemukan sapi, gimana KUR yang cocok, kalau perikanan yang perlukan kapal. Kapal penangkap ikan nelayan biasa perlu KUR, gimana desainnya. Kita akan selesaikan," paparnya.
Diakui Darmin, jaminan yang terdapat KUR, sebenarnya tidak ada agunan dalam peminjaman di bawah Rp 25 juta. Sedangkan melebihi itu maka dikenakan jaminan meski pemerintah tidak mewajibkan aturan tersebut kepada pihak bank untuk menyalurkan KUR.
"Kita tidak wajibkan tanpa agunan. Itu benar, boleh jadi dia memerlukan pegangan atau mau kasih kredit yang lebih banyak. Kita tidak tahu," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, bank yang memberikan agunan kepada nasabah yang memberikan KUR yaitu untuk menjamin pinjaman kredit KUR.
"Aturannya tidak kita wajibkan. Tapi bukan kejahatan, dia berikan kredit di bawah plafon, tapi minta agunan. Itu bisa terjadi," tandasnya. (Abi)
BACA JUGA:
