Dari Ratusan Peserta Pemkot Bandung Hanya Ambil 88 Orang PPPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 April 2023
Dari Ratusan Peserta Pemkot Bandung Hanya Ambil 88 Orang PPPK

Seleksi CAT PPPK Pemkot Bandung. (Humas Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 400 peserta mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) untuk berbagai formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Kantor Regional III BKN, Minggu 9 April 2023.

Dari 400 orang peserta CAT PPPK ini, akan tersaring 88 orang yang masuk ke formasi tenaga teknis dari berbagai dinas di Kota Bandung.

Baca Juga:

293 Ribu Guru Honorer Sudah Jadi ASN Lewat Program ASN PPPK

"Seleksi dimulai dari seleksi administrasi. Lalu sekarang seleksi CAT. Setelah itu akan tersaring 88 orang untuk menjadi bagian dari Pemerintah Kota Bandung,” ujar Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Adi Junjunan Mustafa memaparkan, sebelumnya seleksi yang telah diselenggarakan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan.

"Saat ini tes CAT dilakukan untuk teknis berbagai formasi yang kita butuhkan di delapan dinas Pemkot Bandung,” ungkap Adi.

Delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuka lowongan tenaga teknis P3K antara lain, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Pranata Komputer untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Lalu, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Diciptabintar), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

"Rentang usia para peserta ini 28 tahun ke atas. Karena banyak P3K yang sudah honorer. PPPK itu maksimal batas umurnya satu tahun sebelum usia pensiun. Jadi memang mereka bukan fresh graduate," jelasnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Pemkab Bogor Siapkan Lowongan 3.611 PPPK

#PPPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Kevin mengakui, APBD Jakarta menanggung beban yang berat pada belanja pegawai. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang mengantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya tetap harus dipertahankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk THR bagi 13.077 PPPK paruh waktu. Gubernur Ahmad Luthfi memastikan THR cair sekitar H-7 Lebaran 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Indonesia
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Untuk PPPK penuh waktu, alokasi THR sudah disiapkan dan melekat pada pos belanja pegawai karena gaji dibayarkan langsung melalui BPKAD.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Indonesia
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
PPPK Tahap I yang sudah berstatus ASN itu bagian dari target perekrutan 99.000 pegawai kontrak BGN sepanjang tahun 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
Indonesia
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
"Kita buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," kata Kepala BGN Dadan Hindayana
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
BGN Angkat 32 Ribu PPPK Februari, 97% Lebih Jalur Khusus untuk Kepala SPPG
Bagikan