Dapur Makan Bergizi Gratis Diminta Waspadai Pungutan Liar, Tidak Bayar ke Pegawai Ngaku Dari BGN

Merah putih.com - Pemerintah mengklaim pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat, dengan jumlah makanan sudah mencapai 1,4 miliar porsi dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 12.508 unit dari target 32 ribu unit.

Namun, dibalik keberhasilan itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, mengungkapkan adanya potensi pungutan liar (pungli) terhadap calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis.

Calon mitra SPPG diingatkan untuk tidak melakukan pembayaran kepada oknum yang mengaku sebagai pegawai BGN atau pihak lain yang menjanjikan kemudahan dalam proses pendaftaran.

Jika ada informasi tentang pungli, masyarakat dapat melaporkannya kepada BGN dengan menyertakan bukti dan saksi.

Baca juga:

Prabowo Klaim Makan Bergizi Ala Indonesia Ditiru Berbagai Negara, 112 Terapkan MBG

“Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan,” ujar Sonny dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/10) .

Sony menegaskan, BGN berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini diambil agar program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan hanya dijalankan oleh mitra yang benar-benar siap melayani masyarakat.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya terus melakukan monitoring terhadap keberadaan SPPG di lapangan.

“Bila SPPG itu tidak ada pergerakan, dalam jangka waktu 45 hari otomatis akan dihapus dari kemitraan,” sebut Sonny.

Karena, menurutnya, menyebabkan mitra lain tidak dapat mendaftar karena kuota penuh. Beberapa usulan juga terindikasi titik fiktif, di mana calon mitra mendaftar namun tidak melakukan pembangunan SPPG ataupun mengunggah bukti progres.

Dalam sistem, setiap mitra wajib melampirkan video bukti persiapan seperti pengadaan peralatan dan perekrutan relawan.

“Jika progres mencapai 100 persen, barulah mereka bisa melanjutkan ke tahap survei lapangan dan verifikasi kelayakan,” tutur Sonny. (*)