Soffi Amira
MerahPutih.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan, Senin (24/2) besok.
Namun, kehadirannya memicu kontroversi karena dalam Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut, Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan akuntan publik. Ekonom Achmad Nur Hidayat berpendapat, independensi Danantara mesti terwujud.
Hal ini bisa terlihat dari dua lembaga serupa yang telah lebih dahulu sukses, yakni Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. Salah satu faktor kunci yang membuat Temasek berhasil adalah independensi dari intervensi politik.
Baca juga:
“Struktur kepemimpinan yang profesional, serta transparansi menimbulkan kepercayaan investor,"jelas Achmad kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/2).
Sementara, Khazanah Nasional, yang didirikan pada 1993, juga dikatakan menghadapi jalan panjang dan berliku sebelum akhirnya dianggap sebagai badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) yang kompetitif.
Seperti Temasek, Khazanah juga memiliki tantangan internal, termasuk restrukturisasi perusahaan negara, pengelolaan aset strategis, dan peningkatan daya saing global.
Baca juga:
Uni Emirat Arab Diklaim Bakal Tanam Modal Rp 163 Triliun ke Danantara, Bikin Perusahaan Patungan
Keberhasilan Khazanah sangat bergantung pada kredibilitasnya dalam mengelola investasi dan menjaga profesionalisme dalam tata kelola aset negara.
“Ini yang perlu dicontoh," jelas Achmad yang juga ekonom UPN Veteran Jakarta ini. (knu)
