Andika Pratama
MerahPutih.com - Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh mengklaim, Pemerintah Aceh telah gagal mengelola dana otonomi khusus (Otsus) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah Aceh gagal mengelola dana Otsus untuk mempercepat terwujud industrialisasi dan dana otsus akhirnya menjadi sumber kesejahteraan oknum tertentu yang dekat dengan pemerintahan," kata Peneliti di PPISB Unsyiah, Muhammad Mirza Ardi di Banda Aceh, Sabtu (5/1)
Menurutnya, setiap tahun program Pemerintah Aceh adalah membangun infrastruktur. Namun, yang terjadi pembangunan infrastruktur menjadi momentum untuk korupsi dan pelakunya didominasi oleh oknum politisi, birokrat, serta kontraktor.
"Di tahun 2018, sebanyak 685 proyek fisik Anggaran Pendapadan dan Belanja Aceh (APBA) yang berstatus merah karena realisasinya masih dibawah 75 persen dan Rp 1,5 trilun dana otsus terbengkalai," ungkap Pengajar di Fakultas Sosiologi Politik dan HAM UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Hingga penghujung 2018, katanya, Aceh masih belum mengalami industrialisasi dan struktur ekonomi masyarakat Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan yang dikelola secara tradisional.
"Hasil produksi petani lokal itu masih mentah, belum diolah. Padahal jumlah pekerja di sektor pertanian besar dan kualitas ekonomi masyarakat masih melempem," imbuh Mirza seperti dilansir Antara
Lebih lanjut ia mengatakan, dominan masyarakat petani di Provinsi Aceh masih hidup dibawah garis kemiskinan dan hasil pertanian mereka hanya cukup untuk menyambung hidup sehari-hari.
"Suara petani itu hampir tidak ada yang menyuarakan dan saya berharap petani lokal itu mendapat perhatian lebih agar ekonominya bergerak lebih baik," kata dia
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang (15,97 persen), bertambah sebanyak 10 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen). Jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33 ribu orang (16,89 persen). (*)
