Dana Otsus Gagal Sejahterahkan Masyarakat Aceh

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 06 Januari 2019
Dana Otsus Gagal Sejahterahkan Masyarakat Aceh

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh mengklaim, Pemerintah Aceh telah gagal mengelola dana otonomi khusus (Otsus) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Aceh gagal mengelola dana Otsus untuk mempercepat terwujud industrialisasi dan dana otsus akhirnya menjadi sumber kesejahteraan oknum tertentu yang dekat dengan pemerintahan," kata Peneliti di PPISB Unsyiah, Muhammad Mirza Ardi di Banda Aceh, Sabtu (5/1)

Menurutnya, setiap tahun program Pemerintah Aceh adalah membangun infrastruktur. Namun, yang terjadi pembangunan infrastruktur menjadi momentum untuk korupsi dan pelakunya didominasi oleh oknum politisi, birokrat, serta kontraktor.

"Di tahun 2018, sebanyak 685 proyek fisik Anggaran Pendapadan dan Belanja Aceh (APBA) yang berstatus merah karena realisasinya masih dibawah 75 persen dan Rp 1,5 trilun dana otsus terbengkalai," ungkap Pengajar di Fakultas Sosiologi Politik dan HAM UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Ilustrasi

Hingga penghujung 2018, katanya, Aceh masih belum mengalami industrialisasi dan struktur ekonomi masyarakat Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan yang dikelola secara tradisional.

"Hasil produksi petani lokal itu masih mentah, belum diolah. Padahal jumlah pekerja di sektor pertanian besar dan kualitas ekonomi masyarakat masih melempem," imbuh Mirza seperti dilansir Antara

Lebih lanjut ia mengatakan, dominan masyarakat petani di Provinsi Aceh masih hidup dibawah garis kemiskinan dan hasil pertanian mereka hanya cukup untuk menyambung hidup sehari-hari.

"Suara petani itu hampir tidak ada yang menyuarakan dan saya berharap petani lokal itu mendapat perhatian lebih agar ekonominya bergerak lebih baik," kata dia

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang (15,97 persen), bertambah sebanyak 10 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen). Jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33 ribu orang (16,89 persen). (*)

#Aceh
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Kedua wilayah itu sampai kapanpun tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Indonesia
Bendera GAM Diminta Tidak Dipasang Saat Peringati 20 Tahun Perjanjian Helsinki, Gubernur: Sabar Suatu Saat Pasti Berkibar
Eks Panglima GAM menegaskan, semua pihak di Aceh berkomitmen merawat situasi perdamaian ini, dengan harapan Aceh menjadi lebih baik ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
Bendera GAM Diminta Tidak Dipasang Saat Peringati 20 Tahun Perjanjian Helsinki, Gubernur: Sabar Suatu Saat Pasti Berkibar
Indonesia
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Yusril dukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Juli 2025
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Izin Bendera GAM Bulan Bintang Berkibar di Aceh
Informasi ini diunggah akun Facebook “Shirhand Hand”.
Frengky Aruan - Rabu, 09 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Izin Bendera GAM Bulan Bintang Berkibar di Aceh
Indonesia
Istana Bantah Isu Kandungan Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut, Anggap Cuma Rumor
Empat pulau sengketa yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Juni 2025
Istana Bantah Isu Kandungan Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut, Anggap Cuma Rumor
Indonesia
Kemendagri Tepis Rumor Gubernur Sumut Bobby Ingin Ambil Alih 4 Pulau Aceh
"Prosesnya sebelum Pak Bobby jadi gubernur," kata Wamendagri Bima Arya.
Wisnu Cipto - Rabu, 18 Juni 2025
Kemendagri Tepis Rumor Gubernur Sumut Bobby Ingin Ambil Alih 4 Pulau Aceh
Indonesia
Pengembalian 4 Pulau ke Aceh Demi Stabilitas, Presiden Serius Tegakkan Kepastian Hukum Wilayah.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk sejarah dari empat pulau dan dinamika sosial di masyarakat yang telah ada sejak lama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Juni 2025
Pengembalian 4 Pulau ke Aceh Demi Stabilitas, Presiden Serius Tegakkan Kepastian Hukum Wilayah.
Bagikan