Dana Haji untuk Investasi, Presidium Alumni 212 Ancam Pemerintah

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 02 Agustus 2017
Dana Haji untuk Investasi, Presidium Alumni 212 Ancam Pemerintah

Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menuai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Presidium Alumni (PA) 212.

Menurut deklarator PA 212 Ansufri Idrus Sambo, dana haji haruslah digunakan untuk kepentingan para jemaah haji. Pasalnya, yang menabung adalah mereka yang hendak menunaikan ibadah di tanah suci.

"Itu, 'kan dana haji, yang menabung di situ adalah orang-orang yang haji. Maka, minimalnya dana itu digunakan untuk kepentingan haji dan jemaah," kata Sambo di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

Menurut dia, dana haji harus digunakan untuk kepentingan umat Islam, bukan malah untuk kepentingan pemerintah. Ia menilai, tidak amanah bila dana haji diperuntukkan bukan untuk kepentingan umat Islam.

"Itu (dana haji), tidak boleh digunakan untuk selain itu (kepentingan umat Islam) karena itu tidak amanah. Bisa kita gugat, apa haknya (pemerintah), enak banget gunakan uang orang dengan peruntukan yang tidak seharusnya," kata dia.

Sambo menegaskan, bila pemerintah tetap berksikera menggunakan dana haji untuk investasi, maka PA 212 bakal kembali turun ke jalan menantang rencana pemerintah tersebut.

"Jelas, akan ada aksi kita. Tentu aksinya konstitusional lah. Karena kita sangat tidak setuju dan sangat menolak," katanya. (Pon)

Baca berita terkait dana haji lainnya di: Ketua MPR Sarankan Pemerintah Ajak Dialog Ormas Terkait Dana Haji

#Biaya Ibadah Haji #Calon Haji #Presidium Alumni 212
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Kemenkes usulkan batas tarif MCU dan vaksinasi haji 2027 maksimal Rp 2,15 juta. SEB 3 Kementerian resmi terbit untuk berantas calo porsi haji!
Wisnu Cipto - Senin, 12 Oktober 2026
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Indonesia
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan nilai manfaat untuk jamaah calon haji reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp 8,83 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Indonesia
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Pemerintah kini telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji. Lalu, 400 ribu data jemaah ditemukan invalid.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Indonesia
400 Ribu Data Antrean Haji Berisiko Tidak Valid, DPR Desak Kemenhaj Segera Tuntaskan
Komisi VIII DPR menyoroti 400 ribu data antrean haji yang berisiko tidak valid. Kemenhaj pun diminta segera menuntaskan masalah tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
400 Ribu Data Antrean Haji Berisiko Tidak Valid, DPR Desak Kemenhaj Segera Tuntaskan
Indonesia
75 Ribu Orang Daftar Jadi Petugas Haji 2027, Yang Bakal Diterima di Bawah 1000 Orang
Salah satu perubahan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga peserta seleksi tidak lagi harus datang ke Jakarta untuk mengikuti tes.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
75 Ribu Orang Daftar Jadi Petugas Haji 2027, Yang Bakal Diterima di Bawah 1000 Orang
Indonesia
Kemenhaj Gandeng Polri Buru Penyelenggara Haji Ilegal
Data terbaru menunjukkan petugas Imigrasi RI berhasil mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji ilegal dalam kurun waktu 18 April hingga 1 Mei 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
Kemenhaj Gandeng Polri Buru Penyelenggara Haji Ilegal
Indonesia
Jamaah Calon Haji Indonesia Diminta Fokus Ibadah, Hindari Risiko di Luar Agenda Resmi
DPR RI juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas gerak cepat Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, KJRI Jeddah, serta para petugas lapangan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Jamaah Calon Haji Indonesia Diminta Fokus Ibadah, Hindari Risiko di Luar Agenda Resmi
Indonesia
Jemaah Ccalon Haji Indonesia Selamat dari Maut di Jabal Magnet, DPR Tegaskan Keselamatan Warga Negara Harga Mati
Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus mendorong peningkatan mitigasi risiko guna mencegah kejadian serupa terulang kembali
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
Jemaah Ccalon Haji Indonesia Selamat dari Maut di Jabal Magnet, DPR Tegaskan Keselamatan Warga Negara Harga Mati
Indonesia
Layanan Makkah Route Percepat Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia 2026
Integrasi sistem antara Indonesia dan Arab Saudi meminimalkan kelelahan fisik jemaah sehingga dapat langsung fokus pada rangkaian ibadah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 April 2026
Layanan Makkah Route Percepat Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia 2026
Indonesia
Aplikasi 'Kawal Haji' Paksa Pelayanan Jemaah Jadi Super Responsif dan Transparan, Calon Haji Gak Perlu Takut Terlantar
Sistem canggih ini juga memfasilitasi petugas untuk memfilter pencarian laporan berdasarkan kategori, status, embarkasi, hingga kelompok terbang (kloter)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 April 2026
Aplikasi 'Kawal Haji' Paksa Pelayanan Jemaah Jadi Super Responsif dan Transparan, Calon Haji Gak Perlu Takut Terlantar
Bagikan