Dalam Empat Tahun, Penyerapan Dana Desa Mencapai 96 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 Juni 2018
Dalam Empat Tahun, Penyerapan Dana Desa Mencapai 96 Persen

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. Foto: Kemendes

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Memasuki usia empat tahun dalam mengemban amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan banyak hal. Terutama dalam meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan desa untuk masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Anwar Sanusi, dalam sambutannya selaku ketua panitia acara Silaturahim dan Buka Puasa Bersama di Gedung Makarti Muktitama, Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Selasa (5/6), malam.

Dikemukakannya, peran para tokoh dan penggiat desa sangat penting, dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan desa. "Kalau tidak ada dukungan dari para tokoh dan penggiat desa, kami tidak ada apa-apanya," ujarnya.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. Foto: Kemendes

Para penggiat desa, menurut Sekjen Kemendes PDTT merupakan, aktor yang menggerakkan seluruh komponen desa mampu berjalan beriringan. Sehingga, seluruh program yang ditawarkan pihaknya selalu mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.

Di sisi lain, dia mengakui, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Empat tahun belum seberapa untuk kita melihat desa yang mandiri," ucapnya.

Karenanya, dia berharap diadakannya silaturahim ini bisa semakin meneguhkan komitmen bersama. Untuk terwujudnya desa yang maju, sejahtera, dan mandiri.

Di bagian lain Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyatakan, kemajuan desa berkat dana desa dinilainya sangat signifikan. Pada awalnya, diungkapkannya, pengelolaan dana desa tidak mencapai yang diinginkan.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. Foto: Kemendes

Pada tahun 2015, awal dana desa digulirkan sebesar Rp 20 triliun, dan hanya terserap 82 persen. Walau begitu, dikatakan Mendes PDTT, Presiden Joko Widodo tetap komitmen untuk membangun dari desa.

Terbukti, setahun kemudian dana desa ditingkatkan dua kali lipat, dan penyerapan bisa mencapai 96 persen. Saat ini, dana desa juga difokuskan untuk menangani masalah stunting.

"Sedikitnya 30 persen anak Indonesia berpotensi stunting," ujarnya.

Hadir pada acara tersebut sejumlah pembicara seperti Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, akademisi UIN Yogyakarta Abdul Rozaki, Ketua Komisi V DPR RI Faris Djemy Francis, Ninuk Mardiana P, dan pengurus Lakpesdam PBNU Ulfi Ulfiah. (*)

#Mendes Pdtt Eko Sandjojo #Dana Desa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Presiden mencontohkan masih adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Indonesia
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Prabowo mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran ke daerah dan desa
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Indonesia
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Massa membakar sejumlah kantor Pemkab Puncak di Ilaga, Papua Tengah, akibat protes penyaluran dana desa tahap I 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Indonesia
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Banggar DPR menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai nasibnya sama seperti BGN.
Soffi Amira - Selasa, 30 Juni 2026
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Indonesia
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Cak Imin mengingatkan bahwa arah kebijakan hari ini akan menentukan masa depan ekosistem kreatif Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Indonesia
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Untuk pembagian THR pada warga, Pemdes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 585.250.000. Masing-masingnya warga mendapatkan THR sebesar Rp 250.000.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya mengganti dana desa dengan subsidi listrik, sembako, dan BBM. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Indonesia
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kasus intimidasi dialami Holis Muhlisin, warga Desa Panggalih, Garut, setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak meski ada alokasi dana desa.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Bagikan