Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo rencananya akan membangun 444 km jalan baru dan pembangunan 8.255 meter jembatan. Pembangunan jalan baru dan jembatan ini sudah memulai pelelangan sejak Oktober 2022 kemarin dari total 3.942 paket kontraktual dengan nilai Rp 89,11 triliun.
Selain itu, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.
Baca Juga:
Pemprov DKI Bakal Terapkan Sistem Satu Arah di Tujuh Ruas Jalan
Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan pada rapat terkait percepatan pembangunan jalan daerah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama beberapa menteri terkait di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyebutkan, hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap.
Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada tahun 2024 mendatang.
"Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer," ungkap Suharso.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki menyebutkan, sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah. Jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.
"Kita putuskan waktu itu inpresnya supaya kita tahu persis jalan-jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota ini yang prioritasnya yang menuju ke kawasan-kawasan industri," ucap Basuki.
Basuki menjelaskan, melalui inpres tersebut, Presiden ingin agar pemerintah pusat dapat membantu percepatan perbaikan jalan-jalan daerah. Presiden tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran yang terbatas.
"Dulu ada yang (bawa) jeruk sampai sini, itu karena tidak ditangani dengan baik karena anggaran, bukan enggak ada prioritas. Tapi memang anggarannya infrastuktur ini mahal, (anggaran) kabupaten/kota terbatas," tutur Basuki.
Basuki menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan anggaran percepatan perbaikan jalan daerah sebesar Rp 32,7 triliun. Anggaran tersebut telah melalui proses evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal mendukung program Presiden Joko Widodo untuk memperbanyak pembangunan jalan dan jembatan di tahun 2023.
"Pada prinsipnya program dari Presiden Jokowi itu bagus untuk menambah akses jalan tol dan pembangunan infrastruktur lainnya, hanya dilihat lagi sampai di mana kemampuan keuangan negara," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, program Presiden Jokowi itu untuk membangun konektivitas antardaerah dengan menambah akses jalan dan jembatan. Hal itu dinilai sangat bagus ke depan untuk mobilisasi masyarakat, namun perlu dibarengi dengan kemampuan keuangan negara agar yang dilaksanakan selesai sesuai target.
"Harapannya semua target yang dicanangkan oleh Jokowi itu bisa terealisasikan sampai tahun 2024," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
