Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta terus melakukan berbagai kebijakan untuk mengurai kemacetan. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah mengidentifikasi sebanyak 27 jalur putar balik (U-turn).
Rencananya, puluhan jalur putar balik jalan di Ibu Kota ini, segera ditutup.
Baca Juga:
Jalan Berbayar Tepat untuk Kurangi Kemacetan Jakarta
"Sebagaimana arahan Penjabat Gubernur DKI, untuk tahap awal jangka mendesak, kami melakukan penutupan 27 putaran,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.
Selain itu, pihaknya juga berencana mengubah tujuh ruas jalan untuk diterapkan menjadi sistem satu arah. Pihaknya juga berencana berkolaborasi dengan Google Indonesia untuk mengoptimalkan lampu lalu lintas (traffic light) dalam waktu dekat.
"Teman-teman dari Google sudah melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap situasi dan kondisi lalu lintas di satu koridor,” katanya.
Ia memberi contoh ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka hingga Jalan Pemuda yang sedang dilakukan analisis.
Di sisi lain, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan angkutan umum.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, kapasitas angkutan publik terus ditingkatkan misalnya TransJakarta saat ini mencapai sekitar 1,2 juta penumpang per hari dengan kekuatan armada 4.700 unit.
Pihaknya memproyeksikan kapasitas TransJakarta akan ditingkatkan pada 2024 mencapai 1,5 juta penumpang dengan armada 6.960 unit melalui penambahan koridor dari 13 menjadi 15 koridor BRT (dengan halte).
Kemudian, MRT Jakarta saat ini kapasitasnya mencapai 173 ribu penumpang per hari dan ditingkatkan pada 2024 menjadi 260 ribu pada 2024 yang juga akan didukung penyelesaian MRT Fase 2A.
Selanjutnya LRT Jakarta kapasitas saat ini mencapai 18 ribu penumpang per hari yang diintegrasikan dengan TransJakarta sehingga ditargetkan kapasitas naik menjadi 145 ribu penumpang per hari.
Selain itu, ada LRT Jabodebek dengan kapasitas penumpang mencapai 730 ribu per hari yang melalui 18 stasiun dan rencananya pada Juli 2023 akan mulai berlaku. (*)
Baca Juga:
WFH Bukan Solusi Atasi Kemacetan di Jakarta
