Cinta Mega Main Game saat Rapat Paripurna Dinilai Memprihatinkan


Anggota DPRD DKI Cinta Mega (setelan merah muda) saat rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/7). (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Tingkah anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega yang main game saat rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di Gedung DPRD DKI, pada Kamis (20/7) kemarin, menjadi sorotan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan bagi legislator DKI yang notabene sebagai penyambung aspirasi warga.
"Saya kira sih sungguh memprihatinkan mendapati anggota DPRD yang asyik bermain game ketika sedang rapat," kata Lucius saat dikonfirmasi, Jumat (21/7).
Baca Juga:
Cinta Mega Akui Main Game Candy Crush sebelum Rapat Paripurna DPRD DKI
Ia pun menganggap, aksi anggota dewan Kebon Sirih dari PDI Perjuangan itu sungguh mencederai DPRD DKI.
"Kalau DPRD ingin dianggap sebagai lembaga terhormat dan menuntut hormat dari rakyat yang datang menyampaikan aspirasi, lalu mereka bermain game di tengah rapat, justru merupakan aksi yang melecehkan kehormatan itu," tuturnya.
Baca Juga:
Pemprov DKI Masih Godok Rencana Aturan Jam Kerja
Untuk itu, lanjut Karius, sikap tegas harus dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI untuk memanggil yang bersangkutan agar mengklarifikasi tentang kebenarannya. Hal ini penting guna menjaga moral dan martabat sebagai wakil rakyat yang dipilih secara langsung.
"Badan Kehormatan bisa memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi aksi bermain game ini. Kalau ternyata yang dimainkan adalah game slot, maka saya kira perlu ada proses lebih lanjut secara etik terhadap anggota DPRD ini," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Anggota DPRD DKI Ketahuan Main Game ketika Rapat Paripurna
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
