Cek Penanganan Sampah Jakarta, DPRD DKI Tinjau TPST Bantar Gebang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 Januari 2020
Cek Penanganan Sampah Jakarta, DPRD DKI Tinjau TPST Bantar Gebang

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta melaksanakan peninjauan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/1).

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, kunjungan tersebut untuk mengetahui secara langsung penanganan sampah di tempat tersebut. Pasalnya, TPST Bantar Gebang satu-satunya lokasi andalan Pemprov DKI untuk mengelola sampah warga Jakarta.

Baca Juga:

Pantau Langsung Bantar Gebang, Hamish Daud Suarakan Kepedulian Lingkungan

"Ini juga untuk menindaklanjuti perecepatan pembangunan intermediate treatment facility atau ITF karena volume sampah kita terus meningkat tiap tahunnya," kata Ida.

Meski ia menilai penanganan sampah di TPST Bantar Gebang sudah baik, Ida menegaskan pihaknya akan tetap menggelar rapat koordinasi untuk memastikan percepatan pembangunan ITF. Rapat koordinasi tersebut akan digelar segera mungkin bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ida menilai, hal tersebut penting mengingat selain pengelolaan dengan teknologi canggih yang aman terhadap lingkungan, ITF juga dapat menyumbang pasokan listrik untuk Ibu Kota. Karena itu, pembangunan ITF berhubungan langsung dengan PLN yang sejauh ini telah memberikan izin.

“Karena dari tanggal (15 Januari 2020) itu PLN sudah kasih perpanjangan izin sampai tiga bulan, tetapi sampai hari ini kerja sama yang dilakukan investor bersama Jakpro belum dilaksanakan,” ungkapnya.

TPST Bantar Gebang. (MP/Rizki Fitrianto)
TPST Bantar Gebang. (MP/Rizki Fitrianto)

“Makanya hari ini kita kunjungan ke sini, kita catat semua seperti apa, lalu akan kita diskusikan supaya ada titik temu antara legislatif dengan eksekutif,” papar Ida.

Di lokasi yang sama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPST Bantar Gebang Dinas LH DKI Asep Kuswanto menyampaikan, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah antisipasi dalam optimalisasi fungsi kelayakan TPST Bantar Gebang Bekasi di saat ITF belum berlanjut.

Baca Juga:

Leonardo DiCaprio Soroti TPST Bantar Gebang, Bagaimana Reaksi Anies?

Salah satunya, melalui pilot project landfill mining yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk penambahan umur TPST Bantar Gebang Bekasi hingga 1,5 tahun. Bahkan, menghasilkan produk seperti tanah kompos atau pun sampah anorganik yang diolah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

"Ini jadi tantangan tersendiri bagi kami, jadi kami akan melakukan yang namanya landfill mining di mana kami melakukan lagi penggalian sampah-sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk dengan target 45 meter per kubik di tahun ini (2020),” terangnya.

Asep menjelaskan, kegiatan landfill mining akan dilakukan di zona IC, IV dan III dengan luas lahan 29,26 hektare (ha). Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reprofiling yang bertujuan menstabilkan lereng dengan pemasangan sheetpile di zona I, II dan V dengan total 47,46 Ha. Serta, reprofiling dan penutupan zonasi alih fungsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk zona VI A dan VI B seluas 4,70 ha.

“Jadi kami sudah rancang semua ini berdasarkan hasil kajian, yang diharapkan TPST Bantar Gebang bisa sedikit bernafas untuk pengendalian sampah yang kita lakukan selama ini," (Asp)

Baca Juga:

Tiru Negara-negara Maju, Ini Kata Sandi TPST Bantar Gebang di Masa Depan

#Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Kurangi Polusi Mikroplastik, Pemprov DKI Bangun RDF Plant dan PSEL
Penguatan infrastruktur pengelolaan sampah ini menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Kurangi Polusi Mikroplastik, Pemprov DKI Bangun RDF Plant dan PSEL
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Bagikan