Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Konflik berkepanjangan di Kashmir perbatasan India-Pakistan harus diselesaikan melalui jalur diplomasi damai yang melibatkan semua pihak secara setara. Kedua negara yang terlibat konflik diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia dalam mencari solusi damai.
Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan mendorong Pemerintah Indonesia dapat berperan menjembatani konflik sesama kedua negara di Asia itu.
Menurutnya, konflik bersenjata khususnya yang melibatkan dua negara bersenjata nuklir seperti India dan Pakistan dapat menimbulkan efek domino yang membahayakan perdamaian dunia.
“Indonesia dapat berperan untuk menjembatani konflik kedua negara ini apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India. Peran Indonesia bersama komunitas internasional kita harapkan dapat membantu mewujudkan perdamaian di kawasan Asia," kata Nico, dalam keterangannya kepada media, Senin (12/5).
Baca juga:
Lebih jauh, Nico berharap India dan Pakistan tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian konflik di kawasan lembah Kashmir. Politikus PDIP itu mengakui konflik antara kedua negara tetangga bersenjata nuklir itu tampaknya mengarah ke perang besar-besaran.
"Potensi nuklir digunakan dalam perang ini juga semakin besar. Sebab India dan Pakistan sama-sama negara yang bersenjatakan nuklir. Tentu ini harus segera diantisipasi oleh komunitas global dan kami mendesak kedua negara untuk menahan diri," tuturnya.
Di sisi lain, Nico meminta Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menjamin keamanan Warga Negara Indonesia yang tinggal di kedua negara tersebut, dan melakukan evakuasi jika diperlukan. Terutama bagi WNI yang tinggal di dekat lokasi perang. "Keselamatan dan keamanan warga kita yang berada di India dan Pakistan harus diprioritaskan," imbuhnya
Nico juga memastikan DPR RI siap mendukung segala upaya kolektif untuk mendorong penyelesaian damai, perlindungan terhadap warga sipil, dan penghormatan terhadap integritas wilayah masing-masing negara. “Kami mendesak agar penyelidikan atas serangan di Lembah Baisaran dilakukan secara transparan, objektif, dan di bawah pengawasan internasional untuk mencegah politisasi serta penyalahgunaan konflik," tandas anggota dewan dari dapil Jawa Barat I itu. (Pon)
