Cegah Berita Hoax, Dewan Pers Siapkan Barcode Media

MerahPutih Indonesia - Setelah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir 11 media mengandung unsur SARA beberapa waktu lalu, kini, giliran Dewan Pers yang akan menertibkan media-media negatif tersebut. Saat ini Dewan Pers sedang menyiapkan pembuatan barcode untuk media pers.

"Media cetak atau online yang tercatat sebagai perusahaan pers yang standarisasinya sesuai ketentuan yang ada di Dewan Pers nanti akan mendapat barcode. Kalau untuk yang media online di luar itu, ya terserah itu bukan urusan kami," ujar anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/1).

Dijelaskan, media pers adalah media yang memenuhi kode etik, azas pers sebagai ditetapkan dalam UU, serta memenuhi standar perusahaan pers. Dengan demikian, bila nanti barcode itu diberlakukan, yang lain yang tidak terdaftar berarti bukan media pers. Bila merasa sebagai media pers, mereka harus mendaftar ke Dewan Pers untuk diverifikasi.

Ia menjelaskan, pembuatan barcode ini merupakan pelaksanaan Deklarasi Palembang 2010 saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Saat itu, ada empat peraturan Dewan Pers yang diratifikasi oleh sebagian besar pemilik media besar di Indonesia. Empat peraturan inilah yang menjadi prioritas oleh media pers yaitu standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

Rencananya, penggunaan barcode itu akan dilakukan saat HPN di Ambon tahun ini. Dengan adanya barcode itu, profiling media itu akan bisa diakses dalam database Dewan Pers dan bisa diketahui jatidiri perusahaan pers, alamat, penanggungjawab, redaksi, dan dan badan hukum. Keberadaan barcode itu juga akan memudahkan untuk memilah mana yang media pers dan mana media yang bukan pers. Kalau barcode sudah diberlakukan, yang tidak terdaftar di Dewan Pers, berarti bukan media pers. Kalau melanggar, mereka tidak berada di wilayah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

"Selama ini kita temukan kecenderungan, media non pers, isinya tidak menaati azas-azas dan kode etik, tapi saat ada masalah maunya dianggap pers, itu namanya penumpang gelap," tukasnya.

Terkait pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo, Imam mengungkapkan, setiap akan melakukan blokir, Kemenkominfo lebih dulu konfirmasi ke Dewan Pers. Menurutnya, kalau media pers, tentu tidak akan diblokir, tapi diproses sesuai UU Nomor 40 tahun 1999.

"Intinya, kalau bukan media pers, berarti wilayahnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan itu ada UU-nya sendiri, jadi silakan media non pers diproses sesuai UU yang berlaku," ucap Imam.