Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan catatan dalam proses pengambilan keputusan revisi UU nomor 30 tahun 2002 dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (16/9) malam.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa mengatakan fraksinya memiliki dua catatan atas revisi UU KPK tersebut, pertama, terkait Dewan Pengawas, keberadaannya harus ditujukan untuk penguatan kelembagaan KPK.
Baca Juga
Semua Dewan Pengawas KPK Dipilih Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU
"Dalam draft revisi UU KPK, pemilihan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden, namun kami menilai harus ada unsur dari pemerintah, DPR, dan masyarakat," ujar Ledia
Dia mengatakan, pemilihan Dewas KPK menjadi bagian yang dilakukan seperti yang dilakukan dalam pemilihan Pimpinan KPK.
Kedua menurut dia, terkait penyadapan, penyadapan bukan mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas tetapi memberikan pemberitahuan tertulis.
Baca Juga
"Lalu agar kemudian tugasnya bisa berjalan lancar dengan pertimbangan bahwa dewan pengawas nanti akan melakukan evaluasi monitoring dan audit," ucapnya dilansir Antara.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi mengatakan sikap fraksinya sudah disampaikan secara tertulis khususnya terkait Dewan Pengawas.
Baca Juga
Karena itu menurut dia, sikap tersebut akan disampaikan secara terbuka pada pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna yang dijadwalkan Selasa (17/9). (Bolaskor)
