Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan kepada presiden terpilih Jokowi untuk meningkatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian penanggulangan bencana.
Hal itu dilontarkan karena melihat kemungkinan ancaman bencana di Indonesia yang bisa terjadi kapan saja. "Itu usulan kita. Kemendagri tetap sendiri, jangan dicampur Kemendes," tutur Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/8).
Baca Juga: Cak Imin Tak Masalah Jika Koalisi Pendukung Jokowi 'Gemuk'
Pada 8 Januari 2019, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan itu, BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala.
Saat ini BNPB dipimpin oleh Letjen TNI Doni Monardo. Perpres ini juga menegaskan, apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Perpres ini, BNPB dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Baca Juga: Cak Imin Prediksi 3 Juta Orang Akan Hadiri saat Kampanye Akbar Jokowi-Amin di GBK
Selain itu, dia mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri tidak digabungkan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT).
Sementara itu, mengenai pembagian kursi menteri, Cak Imin juga tidak banyak bicara. Ia menyerahkannya ke presiden. "Hanya Allah dan presiden yang tahu," ungkapnya.
Cak Imin juga tak mau berkomentar lebih jauh terkait jaksa agung dijabat oleh politikus atau internal kejaksaan. Cak Imin menyebut hal tersebut juga merupakan hak prerogratif presiden. "Ah itu terserah presiden saja dah," imbuhnya. (Knu)
Baca Juga: Tunjuk Kembali Cak Imin Jadi Ketum, Ini Alasan PKB
