Andika Pratama
MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengaku mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dalam rangka menolong Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin dinilai ngawur.
"Saya juga baca berita, itu sudah ngawur. Ya, masak nolong orang untuk di akhirat, tanggung jawab dia dengan Tuhan," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (19/4).
Baca Juga
Anak buah Ketum Nasdem Surya Paloh itu menegaskan bahwa Pemilu sudah diatur oleh konstitusi, yaitu setiap lima tahun sekali.
"Saya pikir begini urusan pemilu ini kan sudah diatur secara konstitusi, terus kemudian 5 tahun sekali memilih presiden, dan presiden dua kali dipilih. itu faktor utama dulu yang tidak bisa diapa-apakan lagi," ujarnya.
Selain itu, kata Ahmad Ali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu yang pertama kali digaungkan oleh Cak Imin tersebut.
"Kemaren presiden secara tegas bahwa dia karena sudah beberapa kali disampaikan secara tegas hari-hari ini dia tidak mau lagi untuk bicara tentang pemilu (ditunda)," ungkapnya.
Baca Juga
Untuk diketahui Cak Imin kembali berbicara soal penundaan Pemilu. Ia berdalih mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dalam rangka menolong KH Maruf Amin yang baru setahun menjabat Wakil Presiden langsung dihantam pandemi COVID-19.
"Namanya usul masa ngga boleh, emang namanya negara demokrasi nggak boleh usul? kata Cak Imin dalam pidatonya di Harlah PMII ke-62 dikutip Channel Youtube PMII Official, Selasa (19/4).
Cak Imin ini menjelaskan, 2 tahun pandemi melanda Tanah Air membuat ekonomi terpuruk. Banyak program-program pemerintah untuk rakyat tertunda dan tak bisa direalisasikan karena fokus anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini, kurang itu. Mesti alasannya ya karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa," ujarnya.
Cak Imin menambahkan dua tahun pandemi membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Pertemuan dibatasi, anggaran di DPR habis untuk mengurusi pandemi. Program prioritas seperti pembangunan IKN juga belum tergarap maksimal karena 2 tahun pandemi. (Pon)
Baca Juga
