Cak Imin Usul Pemilu Ditunda untuk Tolong Ma'ruf Amin, Nasdem: Ngawur!

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 19 April 2022
Cak Imin Usul Pemilu Ditunda untuk Tolong Ma'ruf Amin, Nasdem: Ngawur!

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali. Foto: ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengaku mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dalam rangka menolong Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin dinilai ngawur.

"Saya juga baca berita, itu sudah ngawur. Ya, masak nolong orang untuk di akhirat, tanggung jawab dia dengan Tuhan," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (19/4).

Baca Juga

Usul Penundaan Pemilu, Cak Imin Seret Nama Ma'ruf Amin

Anak buah Ketum Nasdem Surya Paloh itu menegaskan bahwa Pemilu sudah diatur oleh konstitusi, yaitu setiap lima tahun sekali.

"Saya pikir begini urusan pemilu ini kan sudah diatur secara konstitusi, terus kemudian 5 tahun sekali memilih presiden, dan presiden dua kali dipilih. itu faktor utama dulu yang tidak bisa diapa-apakan lagi," ujarnya.

Selain itu, kata Ahmad Ali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu yang pertama kali digaungkan oleh Cak Imin tersebut.

"Kemaren presiden secara tegas bahwa dia karena sudah beberapa kali disampaikan secara tegas hari-hari ini dia tidak mau lagi untuk bicara tentang pemilu (ditunda)," ungkapnya.

Baca Juga

Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pemilu Serentak Digelar 2024

Untuk diketahui Cak Imin kembali berbicara soal penundaan Pemilu. Ia berdalih mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dalam rangka menolong KH Maruf Amin yang baru setahun menjabat Wakil Presiden langsung dihantam pandemi COVID-19.

"Namanya usul masa ngga boleh, emang namanya negara demokrasi nggak boleh usul? kata Cak Imin dalam pidatonya di Harlah PMII ke-62 dikutip Channel Youtube PMII Official, Selasa (19/4).

Cak Imin ini menjelaskan, 2 tahun pandemi melanda Tanah Air membuat ekonomi terpuruk. Banyak program-program pemerintah untuk rakyat tertunda dan tak bisa direalisasikan karena fokus anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini, kurang itu. Mesti alasannya ya karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa," ujarnya.

Cak Imin menambahkan dua tahun pandemi membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Pertemuan dibatasi, anggaran di DPR habis untuk mengurusi pandemi. Program prioritas seperti pembangunan IKN juga belum tergarap maksimal karena 2 tahun pandemi. (Pon)

Baca Juga

AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

#Partai Nasdem #Pemilu #Pilpres #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026, Cak Imin Nilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
TVRI memegang hak siar Piala Dunia 2026. Menko PM, Muhaimin Iskandar menilai, hal itu bisa membuka peluang ekonomi baru khususnya UMKM.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026, Cak Imin Nilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, hadiri groundbreaking rekonstruksi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Tekankan penguatan keamanan dan tata kelola pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Indonesia
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Cak Imin menegaskan dapur SPPG dalam program MBG harus memakai bahan lokal dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Larangan bahan impor diterapkan bertahap.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Indonesia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Menurut Bahlil, seharusnya Cak Imin juga melakukan tobat.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Indonesia
Bencana Alam Marak Terjadi di Indonesia, Cak Imin Ajak Pemerintah Bertobat
Muhaimin Iskandar mengatakan bencana alam yang terjadi tak lain akibat dari kesalahan manusia sendiri.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
Bencana Alam Marak Terjadi di Indonesia, Cak Imin Ajak Pemerintah Bertobat
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan