Usul Penundaan Pemilu, Cak Imin Seret Nama Ma'ruf Amin

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 19 April 2022
Usul Penundaan Pemilu, Cak Imin Seret Nama Ma'ruf Amin

Muhaimin Iskandar saat membuka Sekolah Kepemimpinan Gus Dur di Kantor DPP PKB Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kembali berbicara soal penundaan Pemilu.

Ia berdalih, mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dalam rangka menolong KH Ma'ruf Amin yang baru setahun menjabat Wakil Presiden langsung dihantam pandemi COVID-19.

"Namanya usul masa engga boleh, emang namanya negara demokrasi, enggak boleh usul?" kata Cak Imin dalam pidatonya di Harlah PMII ke-62 dikutip Channel YouTube PMII Official, Selasa (19/4).

Baca Juga:

AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

Pria yang karib disapa Cak Imin ini menjelaskan, 2 tahun pandemi melanda tanah air membuat ekonomi terpuruk. Banyak program-program pemerintah untuk rakyat tertunda dan tak bisa direalisasikan karena fokus anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini, kurang itu. Mesti alasannya ya karena 2 tahun pandemi enggak bisa apa-apa," ujarnya.

Cak Imin menambahkan, 2 tahun pandemi membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Pertemuan dibatasi, anggaran di DPR habis untuk mengurusi pandemi. Program prioritas seperti pembangunan IKN juga belum tergarap maksimal karena 2 tahun pandemi.

Baca Juga:

Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pemilu Serentak Digelar 2024

"Wajar kalau ada usulan itu. Ya kalau ditolak ya enggak apa-apa namanya juga usulan. Demokrasi itu bebas usul bebas menolak. Usul diterima atau ditolak enggak perlu demo, namanya usulan, apalagi demonya pakai gebug-gebugan kaya gini," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur 1 sampai 2 tahun. Cak Imin berencana mengomunikasikan usulan penundaan Pemilu itu kepada Presiden Joko Widodo serta para pimpinan partai politik.

Wakil Ketua DPR RI fraksi PKB ini mengaku mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda, setelah menerima masukan dari pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan.(Pon)

Baca Juga:

Mendagri Sebut Jokowi Akan Terbitkan Perpres Pengadaan Logistik Pemilu

#Breaking #Muhaimin Iskandar #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Malaysia Berduka, Istri Mahathir Mohamad dan Dokter Perempuan Pribumi Pertama Wafat di Usia 100 Tahun
Kabar duka menyelimuti Malaysia. Tun Siti Hasmah, istri mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, meninggal dunia di usia 100 tahun di RS IJN Kuala Lumpur.
Wisnu Cipto - Senin, 28 September 2026
Malaysia Berduka, Istri Mahathir Mohamad dan Dokter Perempuan Pribumi Pertama Wafat di Usia 100 Tahun
Olahraga
Klasemen Grup A Divisi I FIFA ASEAN Cup 2026 Setelah Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, Ada di Bawah Malaysia
Timnas Indonesia sementara ada di posisi kedua klasemen Grup A Divisi I atau Premier Division FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang 2-0 atas Singapura
Frengky Aruan - Jumat, 25 September 2026
Klasemen Grup A Divisi I FIFA ASEAN Cup 2026 Setelah Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Singapura, Ada di Bawah Malaysia
Olahraga
Hasil FIFA ASEAN Cup 2026: Start Positif Timnas Indonesia, Skuad Garuda Sikat Singapura 2-0
Timnas Indonesia membuka kiprah di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil positif, yakni kemenangan 2-0 atas Singapura.
Frengky Aruan - Jumat, 25 September 2026
Hasil FIFA ASEAN Cup 2026: Start Positif Timnas Indonesia, Skuad Garuda Sikat Singapura 2-0
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
OTT di 3 Provinsi, KPK Sergap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta
KPK menggelar OTT di 3 provinsi dan menangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta bersama 13 orang lainnya terkait dugaan korupsi pemkab
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
OTT di 3 Provinsi, KPK Sergap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta
Indonesia
KPK Gelar OTT, Tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara
Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena dan sejumlah pihak lainnya.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
KPK Gelar OTT, Tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara
Indonesia
Bupati Pati nonaktif Sudewa Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Pati nonaktif Sudewa dengan hukuman 8,5 tahun penjara atas kasus suap proyek DJKA dan pemerasan perangkat desa.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
Bupati Pati nonaktif Sudewa Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan