Cak Imin Tegaskan PKB dan Gerindra Tengah Siapkan Deklarasi Capres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Oktober 2022
Cak Imin Tegaskan PKB dan Gerindra Tengah Siapkan Deklarasi Capres

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Mubaimin Iskandar saat menghadiri kegiatan di kantor DPW PKB Jawa Tengah, Senin (10/10) malam. ANTARA/Wisnu Adhi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PKB dan Partai Gerindra telah resmi menandatangani Deklarasi Koalisi Pemilu 2024 saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8).

Ketua Umum DPP PKB Abdul Mubaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menegaskan, seluruh jajaran pengurus serta kader PKB solid mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024 yang segera dideklarasikan partainya bersama Partai Gerindra.

Baca Juga:

Anies Bertemu AHY, PKB Singgung PT 20 Persen

"Aman, PKB solid (sampai ke tingkat bawah)," katanya di sela menghadiri rangkaian kegiatan di Kantor DPW PKB Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin (10/10) malam.

Muhaimin mengungkapkan PKB dan Partai Gerindra sedang mempersiapkan deklarasi capres-cawapres yang bakal diusung pada Pilpres 2024.

Selain itu, jajaran pengurus DPP PKB dan DPP Partai Gerindra terus menjalin komunikasi secara intens.

"Hari ini sedang rapat dua partai, saya belum tahu hasilnya masih berlangsung," ujarnya didampingi Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori dan Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman.

Cak Imin enggan membeberkan mengenai waktu pendeklarasian Capres-Cawapres 2024 dari PKB dan Partai Gerindra.

"Nanti diumumkan, pokoknya sedang dipersiapkan," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Doakan Puan Presiden, PKB Klaim Cak Imin Contohkan Etika Berpolitik

#Pilpres #Pemilu #Partai Politik #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Ditulis Oleh

Alwan Ridha Ramdani

Berita Terkait

Indonesia
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Cak Imin mengaku terharu setelah mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Mbloc menjadi salah satu rujukan dan contoh yang positif, salah satu kolaborasi pemanfaatan fasilitas publik yang akhirnya memberikan ruang, ruang berkumpul para anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Setiap lulusan akan diarahkan sesuai potensi masing-masing, mulai dari jalur akademik hingga profesi tertentu. 

Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan