Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN


Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Sejumlah pihak mulai dari purnawirawan jenderal TNI hingga aktivis mengajukan uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang karib disapa Cak Imin ini memastikan DPR dan pemerintah siap menghadapi gugatan terkait UU IKN.
Baca Juga
"Silahkan saja (digugat ke MK), tentu DPR dan pemerintah akan menyiapkan argumen-argumen," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).
Cak Imin mengaku tidak mempermasalahkan langkah sejumlah pihak mengajukan gugatan ke MK. Pasalnya, uji materi ataupun uji formil UU IKN ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Baca Juga
"Memang hak konstitusional warga negara adalah mengajukan itu," pungkas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Adapun mereka yang mengajukan gugatan tersebut antara lain Letjen TNI. Mar (Purn) Suharto; Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat; Mayjen TNI. (Purn) Soenarko; Abdullah Hehamahua dan Marwan Batubara. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
