Cak Imin: Kiprah Perjuangan PKB Fleksibel

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Desember 2021
Cak Imin: Kiprah Perjuangan PKB Fleksibel

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto:PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sistem politik Indonesia diklaim mengalami kemajuan sejak era reformasi yang terjadi 20 tahun lalu. Kemajuan tersebut salah satunya terlihat pada seleksi alam yang dialami partai politik, yaitu alat ukur partai politik yang berhak eksis adalah saat mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

"Kondisi sekarang dengan sembilan partai politik ideal dibanding dulu saat Orde Baru cuma tiga partai politik. Kenapa? Karena masyarakat kita memiliki latar belakang bermacam-macam, primordialitas kelompok masih tinggi tidak bisa disederhanakan dalam dua atau tiga partai politik saja," kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (31/12).

Baca Juga:

PKB: Belum Ada Jaminan Elektabilitas Tinggi Menang Pilpres

Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR menjelaskan, efektivitas demokrasi dapat terwujud jika partai politik mampu mengutus perwakilan yang akuntabel dan dapat dikendalikan oleh ideologi masing-masing partai.

Hal itu dinilainya sebagai kesempatan emas bagi PKB sebagai partai yang memiliki ideologi kuat, berkarakter nasionalis-religius serta tren elektabilitas yang terus naik.

"Kesempatan emas yang dimaksud adalah PKB punya kelengkapan syarat ideologi di antara partai-partai politik yang lain. Di sisi yang lain kita juga punya background nasionalisme yang kuat dan kokoh," ujarnya.

Ketum PKB Muhaimin. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin. (Foto: Antara)

Muhaimin mengatakan, kesempatan emas lainnya juga terbukti dari kiprah perjuangan PKB yang fleksibel dan mudah diterima semua kalangan. Kiprah perjuangan dengan model tersebut harus dipertahankan dan dikembangkan di tengah masyarakat.

Cak Imin menegaskan, dengan latar belakang ideologi yang kuat serta kiprah perjuangan PKB yang masif dan mudah diterima semua kalangan, dirinya mendorong seluruh kader dan pengurus untuk mengajak masyarakat sebanyak mungkin untuk bergabung dengan PKB.

"Ajak masyarakat untuk bergabung dengan PKB, sampaikan kepada masyarakat jangan menyia-nyiakan hak pilih. Menyia-nyiakan hak pilih itu adalah ketika mereka memilih partai yang hampir bisa dipastikan tidak akan lolos (pemilu)," katanya dikutip Antara (*)

Baca Juga:

PKB Klaim Sebagai Penentu Kemenangan Pilpres

#PKB #Pemilu #Partai Politik #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Bagikan