PKB: Belum Ada Jaminan Elektabilitas Tinggi Menang Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Desember 2021
 PKB: Belum Ada Jaminan Elektabilitas Tinggi Menang Pilpres

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau cak Imin. (Foto: PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tingkat elektabilitas calon presiden hasil survei saat ini masih di bawah angka 30 persen. Dengan kondisi tersebut, diyakini masih banyak peluang nama yang disurvei untuk maju dicalonkan dan memenangi kursi presiden 2024.

"Jika ada tokoh yang elektoralnya di bawah 30 persen artinya belum ada jaminan menjadi presiden," kata Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Jakarta, Senin (27/12).

Baca Juga:

PKB Klaim Sebagai Penentu Kemenangan Pilpres

Guz Jazil menegaskan, dalam survei, angka di bawah 30 persen masih dianggap nol persen. Sehingga angka yang didapatkan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo sama.

"Tidak ada jaminan untuk menang," ujarnya.

Wakil ketua MPR mengatakan, masih tersisa waktu dua tahun lagi sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan.

"Bisa jadi, saya kerja dua tahun lagi, Muhaimin bisa melebihi Ganjar," katanya.

Guz Jazil mengatakan, partainya juga akan menyikapi hasil survei tersebut. Namun dia mencontohkan, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin tidak masuk dalam hasil survei pada Pilpres 2019 lalu.

"Contohnya Ma'ruf Amin yang tidak ada di survei, buktinya jadi wapres," kata Guz Jazil.

PRC dan PPI merilis hasil survei nasional bertajuk meneropong poros koalisi partai politik. Survei dilakukan pada rentang waktu 12 November - 4 Desember 2021 dengan metode multi stage random sampling.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid. (ANTARA/HO-MPR RI/am.)
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid. (ANTARA/HO-MPR RI/am.)

Sebanyak 1.600 responden diwawancara dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Para responden diwawancara dengan tatap muka dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dan margin of error sebesar 2,5 persen.

Dalam survei itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang dipilih 0,1 persen responden. Angka itu di bawah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebesar 0,6 persen.

Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 4,3 persen dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 21,6 persen. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan 17,2 persen pilihan responden. (Pon)

Baca Juga:

PKB Targetkan Pimpin Koalisi Demi Muluskan Jalan Cak Imin di Pilpres

#Capres 2024 #Pemilu #Pilpres #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Bagikan