Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Cak Imin Ingin Bikin Poros Baru Koalisi Capres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juni 2022
Cak Imin Ingin Bikin Poros Baru Koalisi Capres

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah partai politik (parpol) telah mendeklarasikan koalisi menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Partai Golkar menggalang koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam wadah Koalisi Indonesia Baru (KIB).

Baca Juga:

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Gedung Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, hari ini.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai, sejauh ini dinamika politik masih sangat cair.

Menurutnya, belum ada koalisi yang matang dan kuat sehingga semuanya masih bisa berubah. Karena itu, ia mengatakan bukan hal yang mustahil bagi PKB untuk menggagas poros koalisi baru.

"Kita berpeluang membuat koalisi baru, kan belum ada yang matang. Jadi semuanya masih mungkin," ujar Cak Imin kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (1/6).

Cak Imin mengatakan, partainya membuka diri untuk menjalin koalisi dengan parpol manapun.

Namun, kata ia, ada catatan bahwa koalisi yang dibangun, PKB mematok posisi tawar tinggi yakni proposal capres, termasuk di Koalisi Indonesia Baru.

"Ya saya capresnya. Kalau capres mereka bukan saya, ya tentu saya tidak gabung dengan mereka," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, hingga saat ini belum ada tokoh yang secara terbuka menyatakan bakal maju sebagai capres, selain dirinya.

"Sampai hari ini, tampaknya yang baru ada keputusan (capres) PKB kok, sendirian," tuturnya.

Cak Imin mengatakan, dirinya akan berdiskusi dengan para ketua umum parpol untuk membahas kemungkinan koalisi.

"Tentu saya akan berdiskusi dengan mereka sebelum ada keputusan capres siapa," katanya.

Komunikasi juga dilakukan dengan PDIP dan Gerindra. Namun, sejauh ini baru diskusi-diskusi biasa.

"Belum ada yang menyimpulkan sampai hari ini,” katanya. (Pon)

Baca Juga:

Golkar Tanggapi Cak Imin Minta Capres: Ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

#Pemilu #Capres 2024 #PKB #Muhaimin Iskandar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Pengelolaan kawasan hutan harus sepenuhnya berpedoman pada amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Fraksi PKB DPR RI menyampaikan delapan catatan kritis terhadap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, mulai dari perlindungan data, AI, hingga pemberantasan judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan